Fiqh Siyasah

Siyasah dalam Pandangan Islam

Pengertian Siyasah

Jika yang dimaksud dengan siyasah ialah mengatur segenap urusan ummat, maka Islam sangat menekankan pentingnya siyasah. Bahkan, Islam sangat mencela orang-orang yang tidak mau tahu terhadap urusan ummat. Akan tetapi jika siyasah diartikan sebagai orientasi kekuasaan, maka sesungguhnya Islam memandang kekuasaan hanya sebagai sarana menyempurnakan pengabdian kepada Allah. Tetapi, Islam juga tidak pernah melepaskan diri dari masalah kekuasaan.

Islam dan Kekuasaan

Orientasi utama kita terkait dengan masalah kekuasaan ialah menegaknya hukum-hukum Allah di muka bumi. Ini menunjukkan bahwa kekuasaan tertinggi ialah kekuasaan Allah. Sementara, manusia pada dasarnya sama sekali tidak memiliki kekuasaan. Bahkan Islam menentang adanya penguasaan mutlak seorang manusia atas manusia yang lain, karena yang demikian ini bertentangan dengan doktrin Laa ilaha illallah yang telah membebaskan manusia dari segenap thaghut (tiran). Sehingga, kekuasaan manusia yang menentang hukum-hukum Allah adalah tidak sah.

Tujuan Siyasah dalam Islam

Islam memandang kehidupan dunia sebagai ladang bagi kehidupan akhirat. Kehidupan dunia harus diatur seapik mungkin sehingga manusia bisa mengabdi kepada Allah secara lebih sempurna. Tata kehidupan di dunia tersebut harus senantiasa tegak diatas aturan-aturan din. Konsep ini sering dianggap mewakili tujuan siyasah dalam Islam : iqamatud din (hirasatud din) wa siyasatud dunya (menegakkan din dan mengatur urusan dunia).

Hubungan antara Islam dan Politik

Islam merupakan agama yang mencakup keseluruhan sendi kehidupan manusia (syamil). Islam bukanlah sekedar agama kerahiban yang hanya memiliki prosesi-prosesi ritual dan ajaran kasih-sayang . Islam bukan pula agama yang hanya mementingkan aspek legal formal tanpa menghiraukan aspek-aspek moral. Politik, sebagai salah satu sendi kehidupan, dengan demikian juga diatur oleh Islam. Akan tetapi, Islam tidak hanya terbatas pada urusan politik.

Islam Politik atau Politik Islam?

Ketika seseorang mendengar istilah Islam Politik, tentu ia akan segera memahaminya sebagai Islam yang bersifat atau bercorak politik. Dalam hal ini, Islam memang harus memiliki corak politik. Akan tetapi, politik bukanlah satu-satunya corak yang dimiliki oleh Islam. Sebab jika Islam hanya bercorak politik tanpa ada corak lainnya yang seharusnya ada, maka Islam yang demikian ialah Islam yang parsial. Munculnya varian-varian Islam dengan corak politik yang amat kuat pada dasarnya didorong oleh kelemahan atau bahkan keterpurukan politik umat Islam saat ini. Karena kondisi sedemikian ini, politik kemudian menjadi salah satu PR penting umat Islam saat ini, untuk bisa bangkit dari kemundurannya. Adapun istilah Politik Islam tentu akan segera dipahami sebagai politik ala Islam atau konsep politik menurut Islam.  Istilah ini wajar ada karena memang dalam kenyataannya terdapat banyak konsep politik yang kurang atau tidak sesuai dengan ajaran Islam. Pertanyaan yang selanjutnya muncul ialah apakah Politik Islam itu ada? Apakah Islam mempunyai konsep khusus tentang politik, berbeda dengan konsep-konsep politik pada umumnya? Yang jelas, sampai  batasan tertentu, Islam memang memiliki konsep yang khas  tentang politik. Akan tetapi, tentu saja Islam tetap terbuka terhadap berbagai konsep politik yang senantiasa muncul untuk kemudian bisa melengkapi konsep yang sudah dimiliki, sepanjang tidak bertentangan dengan konsep baku yang sudah ada. Sifat terbuka Islam dalam masalah politik ini tidak terlepas dari kenyataan bahwa Islam tidaklah menetapkan konsep politiknya secara amat rinci dalam segenap masalahnya. Ketidakrincian itu sendiri merupakan bagian dari kebijaksanaan Allah agar Islam bisa mengembangkan konsep politiknya dari waktu ke waktu tanpa harus terkungkung oleh rincian-rincian yang sangat mengikat, sementara kondisi zaman senantiasa berubah dan berkembang. Akan tetapi, tidak pula berarti bahwa Islam sama sekali tidak memiliki rincian dalam masalah-masalah politik. Ada masalah-masalah tertentu yang telah ditetapkan secara rinci dan tidak boleh berubah kapanpun juga, meskipun zamannya berubah. Dalam hal ini, tidaklah benar pandangan sebagian kalangan yang mengatakan bahwa dalam masalah politik, Islam hanya memiliki nilai-nilai normatif saja, yang bisa diturunkan seluas-luasnya tanpa batasan-batasan yang berarti.

Islam Tidak Bisa Dibangun Secara Sempurna Tanpa Politik

Tegaknya hukum-hukum Allah di muka bumi merupakan amanah yang harus diwujudkan. Hukum-hukum tersebut tidak akan mungkin bisa tegak tanpa politik pada umumnya dan kekuasaan pada khususnya. Ibnu Taimiyyah mengatakan bahwa Islam harus ditegakkan dengan dua hal: Al-Qur’an dan pedang. Al-Qur’an merupakan sumber hukum-hukum Allah sedangkan pedang melambangkan kekuatan politik atau kekuasaan yang menjamin tegaknya isi Al-Qur’an.

Realitas Politik Islam di Era Khilafah Rasyidah

Sebaik-baik masyarakat yang pernah ada dalam sejarah adalah masyarakat dibawah kepemimpinan Rasulullah saw (‘ahd al-nubuwwat). Masa tersebut tidak akan pernah bisa terulang vis a vis karena tidak akan pernah ada rasul lagi setelah Rasulullah Muhammad saw. Namun bagaimanapun juga, masyarakat tersebut harus dijiplak karena Rasulullah saw dalam segala hal merupakan uswah bagi umatnya sepanjang zaman. Generasi yang telah berhasil menjiplak manhaj masyarakat Nabi ialah generasi khilafah rasyidah, dibawah kepemimpinan para khalifah yang disebut sebagai al-khulafaa’ al-rasyidun (para khalifah yang mendapatkan petunjuk; kata khalifah sendiri dalam konteks ini bermakna para pengganti kepemimpinan Rasul). Karena itu, dalam hadits futuristik, kepemimpinan ini disebut sebagai al-khilafah ‘ala minhaj al-nubuwwah. Masyarakat yang terakhir disebut ini merupakan generasi terbaik sesudah generasi kenabian, dan sekaligus merupakan patron atau model masyarakat yang ingin diwujudkan oleh umat Islam untuk yang kedua kalinya sebagaimana telah disebutkan dalam hadits futuristik tentang fase-fase umat Islam. Karena khilafah rasyidah merupakan patron bagi umat Islam, maka umat Islam perlu memahami segenap karakteristiknya, mulai dari bagaimana ia terbentuk, memapankan diri, mengembangkan diri, dan sebagainya.

Pertama, sebagaimana diketahui, khilafah rasyidah telah dipimpin oleh para khalifah yang kesemuanya merupakan al-sabiqun al-awwalun sekaligus kader-kader inti, yakni orang-orang yang telah dibina oleh Nabi dalam kurun waktu yang sangat lama ditengah-tengah berbagai fitnah yang menghadang. Nabi saw telah dengan begitu baik melakukan kaderisasi, sehingga ketika beliau harus menemui al-rafiq al-a’la, telah siap para kader yang siap menggantikan beliau. Betapa mantapnya kaderisasi ini, bahkan Nabi tidak merasa perlu menetapkan secara tegas dan mutlak orang atau sekelompok orang yang harus menggantikan kepemimpinan beliau. Dan telah terlihat pula, bagaimana para sahabat telah mengangkat para khalifah dengan cara-cara yang terbaik, yang mencerminkan manhaj kenabian.

Kedua, terbentuknya khilafah rasyidah tidaklah bermula dari nol. Kekhalifahan ini hanya tinggal meneruskan masa yang lebih baik yang telah mendahuluinya, yakni masa kenabian (namun bukan berarti tegaknya khilafah rasyidah ini tanpa tantangan, karena sebagaimana diketahui bahwa diawal kekhalifahan ini telah muncul berbagai fitnah, antara lain gelombang kemurtadan besar-besaran). Oleh karena itu, jika kita ingin memahami bagaimana khilafah rasyidah bisa tegak maka pertanyaan kita harus dialihkan pada bagaimana Masyarakat Madinah bisa tegak. Jika kita melakukan telaah secara teliti, kita akan melihat bahwa :

  1. Perjuangan untuk menegakkan Negara Madinah dilakukan dengan tahapan-tahapan yang sangat tepat. Syaikh Munir Al-Ghadban misalnya merinci tahapan-tahapan itu atas 1) tahapan sirriyat al-da’wah sirriyat al-tanzhim, 2) tahapan jahriyat al-da’wah sirriyat al-tanzhim, 3) tahapan jahriyat al-da’wah jahriyat al-tanzhim. Sebagian ulama, sebagai misal yang lain, merinci tahapan-tahapan itu berdasarkan bentuk jihad yang dilakukan : yakni 1) tahapan menahan diri dan bersabar, 2) tahapan diijinkannya berjihad, 3) tahapan kewajiban berjihad jika diserang, 4) tahapan kewajiban berjihad untuk memerangi seluruh kaum musyrik yang menghalangi tegaknya dakwah dan risalah Islam. Ada juga yang membagi tahapan-tahapan itu berdasarkan materi wahyu, yakni : 1) tahapan penguatan aqidah dan nilai-nilai universal, 2) tahapan formasi dan penyempurnaan syariat serta syiar-syiar Islam.
    1. Dari poin 1 diatas, kita melihat bahwa Nabi tidak melakukan dakwah Islam secara tergesa-gesa. Namun beliau juga tidak melakukannya dengan menunda-nunda. Secara umum hal itu bisa kita lihat dari berhasil ditegakkannya Negara Madinah hanya setelah tiga belas tahun berdakwah, dan berhasil disempurnakannya hanya dalam waktu sepuluh tahun saja (indikasi terkuatnya adalah hilangnya sama sekali ancaman komunitas Yahudi atas Negara Madinah). Beliau juga senantiasa cerdik dalam memanfaatkan berbagai momen yang muncul. Misalnya, ikut berpartisipasi dalam Hilf al-Fudhul untuk menegakkan nilai-nilai keadilan yang bersifat universal, memanfaatkan kebaikan hati Raja Najasyi untuk mendapatkan perlindungan dan keamanan, memanfaatkan momen haji dan pasar raya ‘Ukaz untuk negosiasi dengan tokoh-tokoh mancanegara, dan sebagainya. Kita juga melihat bahwa ketika suatu strategi harus diterapkan pada saatnya, maka tidak boleh ada kata mundur atau menunda, meskipun banyak yang tidak menyukainya dan belum siap (misalnya ditetapkannya mulai berperang).
    2. Nabi telah melakukan strategi-strategi dakwah terbaik yang senantiasa berorientasi untuk kemaslahatan dakwah jangka panjang, meskipun secara jangka pendek kelihatan merugikan. Contoh yang paling jelas adalah hijrah ke Habasyah untuk mendapatkan keamanan, peristiwa Hudaibiyah untuk memperluas ruang gerak dakwah, dan hijrah ke Madinah untuk memantapkan basis dakwah.
    3. Nabi tidak segan-segan menjalin kerjasama, kesepakatan bersama, dan koalisi dengan pihak-pihak luar jika memang hal itu mendatangkan maslahat terbaik bagi dakwah. Sebagai contoh, beliau telah melakukan kesepakatan bersama dengan komunitas Ahlul Kitab serta yang lainnya yang tertuang dalam Piagam Madinah dalam rangka menjaga stabilitas Negara Madinah. Beliau juga telah menggalang koalisi dengan berbagai negara tetangga dalam rangka menghadapi serangan negara-negara sekutu atas Negara Madinah dalam Perang Ahzab.
    4. Nabi dengan sangat pandai dan bijaksana telah memetakan potensi para pemuka masyarakat sehingga akan semakin menguatkan stabilitas, daya gerak, dan daya jangkau dakwah. Nabi sekali-kali tidak pernah mematikan potensi mereka hanya dengan alasan “pemutihan” atau “masih baru”. Beliau bahkan berkata,”Sebaik-baik kalian pada masa jahiliyah adalah juga sebaik-baik kalian pada masa keislamannya jika ia memiliki kepahaman”. Abu Sufyan ra yang sejak awal merupakan pemuka kaum telah beliau beri posisi yang tepat dan terpandang ketika masuk Islam saat Fathu Makkah. Demikian pula putranya, Muawiyah ra yang cerdas dan terpelajar, yang telah beliau angkat menjadi salah satu sekretaris beliau. Beliau sangat memperhatikan aspek the right man in the right job, sampai-sampai ada juga sahabat-sahabat yang paling beliau cintai dan termasuk rombongan awal dakwah, tetapi justru dilarang untuk memegang posisi-posisi kekuasaan (misalnya Abu Dzar Al-Ghifari). Namun pada saat yang sama, kita pun melihat bahwa posisi-posisi kunci selalu beliau amanahkan kepada kader-kader terbaik diantara as-sabiqun al-awwalun.

Ketiga, pembentukan kepemimpinan pada masa khilafah rasyidah telah dilakukan dengan cara yang paling elegan, yang telah dituntunkan oleh Islam. Tidak dengan cara monarkis, cara teokratis, cara demokrasi liberal – absolut, ataupun cara-cara lain yang tidak islami. Kekuasaan tetap bersumber dari ummat tetapi kedaulatan tertinggi tetap berada di tangan Al-Syari’ Allah swt. Abul A’la Al-Maududi menyebutnya sebagai kekuasaan teo-demokrasi.

Keempat, khilafah rasyidah telah dibangun diatas prinsip egaliterisme (al-musaawaah) dan keadilan yang merupakan perwujudan kalimat tauhid yang menafikan segala bentuk feodalisme dan kesewenang-wenangan.

Kelima, para khalifar pada masa khilafah rasyidah meyakini bahwa kepemimpinan atau kekuasaan mereka merupakan amanah, bahkan ujian, dari Allah swt. Sehingga, tidaklah pernah terlintas dalam benak mereka untuk bersikap aji mumpung dan adigang adigung adiguna. Justeru mereka merasa amat berat ketika harus memikul amanah kekuasaan. Implikasinya, mereka kemudian menjadi para penguasa yang tawadhu’ dan amat empatik terhadap rakyatnya.

Keenam, kepemimpinan khilafah rasyidah yang gilang gemilang tidak hanya ditentukan oleh para pemimpinnya saja, akan tetapi juga ditentukan oleh rakyatnya. Sebagaimana kita ketahui, baik para pemimpin maupun rakyat pada masa itu merupakan generasi terbaik yang biasa disebut sebagai al-salaf al-shalih. Nabi saw bersabda,”Sebaik-baik generasi adalah generasiku (yakni para sahabat), lalu generasi selanjutnya (yakni para tabi’in), lalu generasi selanjutnya (yakni para tabi’ut tabi’in). Cukup menarik pula jika kita cermati pernyataan Ali bin Abi Thalib ra ketika ditanya tentang konflik hebat yang terjadi pada masa beliau : “Dahulu kondisinya baik-baik saja karena rakyatnya adalah orang-orang seperti aku, dan sekarang kondisinya seburuk ini karena rakyatnya adalah orang-orang seperti kalian”.

Ketujuh, rakyat pada masa khilafah rasyidah adalah masyarakat terbaik yang memiliki tradisi amar ma’ruf nahy munkar yang amat kuat dan giat berpartisipasi dalam urusan bernegara. Mereka bukanlah masyarakat yang cuek bebek terhadap masalah-masalah politik dan bernegara. Mereka adalah generasi yang pernah diingatkan oleh Nabi bahwa jika mereka melupakan atau melalaikan jihad untuk berpaling pada kenikmatan dunia maka mereka akan ditimpa kehinaan yang sangat besar.

Kedelapan, khilafah rasyidah merupakan tatanan masyarakat dan negara yang dengan gigih telah meneruskan tugas dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Sepeninggal Nabi, tidak kemudian dakwah menjadi stagnan. Tetapi sebaliknya, dakwah semakin progresif. Para sahabat dengan penuh kesadaran berpencar – dan tidak malah asyik berkumpul saja – ke seluruh penjuru bumi yang sanggup mereka jangkau untuk menjadi para pelopor dakwah. Pada masa Abu Bakar ra, ekspansi dakwah memang kurang optimal karena beliau harus berkonsentrasi pada penciptaan stabilitas dalam negeri. Tetapi pada masa Umar ra, ekspansi dakwah telah berlangsung amat hebat, dilanjutkan pada masa Utsman ra, dan seterusnya.

Kesembilan, para khulafa’ rasyidun merupakan orang-orang yang kreatif dan terbuka terhadap perubahan dan perkembangan kemajuan zaman, tetapi iltizam mereka terhadap doktrin Islam sangatlah hebat dan tidak perlu diragukan. Dengan karakter seperti itu, mereka telah mampu membangun instrumen bermasyarakat dan bertata negara yang sangat canggih untuk ukuran masa itu. Sebagai contoh, Umar ra telah mempelopori berbagai kebijakan baru seperti pembentukan angkatan bersenjata yang digaji, pemberdayaan baitul mal, dan sebagainya, dalam rangka menghadapi tantangan zaman kala itu. Jadi, mereka bukanlah orang-orang yang jumud, picik pandangan, dan paranoid terhadap perkembangan zaman.

Kesepuluh, pada masa khilafah rasyidah, Islam benar-benar telah menjadi ustadz al-‘alam, dan hal ini semakin nampak setelah dua imperium terbesar di dunia saat itu – Romawi dan Persi – ditaklukkan oleh Islam. Wallahu a’lam bi al-shawab.

Istikhlaful Insan

I.Fungsi Kekhalifahan Manusia

Khalifah dari segi bahasa berarti pengganti dari sesuatu yang telah tiada atau telah berlalu. Dalam pengertian inilah lafazh khalifah digunakan dalam Al-Qur’an. Manusia merupakan khalifah di muka bumi karena mereka saling menggantikan secara silih berganti dalam hidup dan berkuasa di bumi, dari waktu ke waktu. Lihat QS Al-Baqarah:30, QS Al-An’aam:133, QS Al-An’aam:165, QS Faathir:39, QS Al-Naml:62, QS Al-Nuur:55, QS Huud:57, QS Al-A’raaf:129. Dengan memberikan kekhalifahan kepada manusia, Allah hendak menguji dan melihat bagaimana mereka beramal (QS Al-A’raaf:129, QS Yunus:14, QS Al-An’aam:165). Secara khusus, kekhalifahan dipikulkan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman dan beramal shalih (QS Al-Nuur:55), sebab hanya mereka itulah yang bisa memakmurkan bumi. Mereka yang sebetulnya tidak layak memegang kekhalifahan ialah yang suka berbuat kerusakan dan menumpahkan darah diatas muka bumi. Akan tetapi, Allah berkehendak untuk mempergilirkan kekuasaan di muka bumi ini atas siapa saja yang Ia kehendaki. Namun ketika kekhalifahan dijalankan dengan melakukan kedurhakaan kepada Allah dan berbagai kezhaliman, maka Allah akan menghancurkannya dan menggantinya dengan kekhalifahan baru (QS Al-A’raaf:129, QS Yunus:14, QS Yunus:73).  Dalam menjalankan kekhalifahannya di muka bumi, Allah telah men-taskhir (menundukkan) bumi dan alam semesta hanya untuk keperluan manusia. Manusia juga telah diciptakan dalam sebaik-baik penciptaan, memiliki potensi yang paling lengkap dan canggih. Dalam fungsinya sebagai khalifah, manusia berkewajiban untuk menjalankan hukum-hukum Allah dan memakmurkan bumi serta kehidupan manusia, dalam rangka mencapai kebahagiaan hakiki di dunia dan di akhirat.

II.Kekhalifahan sebagai Kewajiban Syar’i

Sepanjang yang dimaksud dengan kekhalifahan adalah dalam pengertian umumnya sebagaimana dikemukakan diatas, maka kekhalifahan manusia di muka bumi merupakan sebuah keniscayaan. Hanya saja, dalam mengemban misi kekhalifahan ini, diantara manusia ada yang berhasil dan ada pula yang gagal. Mereka yang berhasil ialah yang sanggup menunaikan kewajiban-kewajiban kekhalifahan. Sedangkan mereka yang gagal ialah yang sebaliknya.

Sebagamana telah dinyatakan, kekhalifahan selayaknya dipegang oleh kaum mukmin yang gemar beramal shalih. Karena itu, kepemimpinan dunia merupakan cita-cita kaum mukmin, dalam rangka meninggikan Islam diatas segenap din yang lain. Berangkat dari konsep inilah, istilah kekhalifahan kemudian dipakai dengan arti yang lebih khusus, yakni kepemimpinan ummat. Dalam hal ini, ummat harus bersatu dibawah kepemimpinan seorang khalifah.

Kekhalifahan sebagai sebuah bentuk kepemimpinan ummat merupakan bentuk yang terbaik diantara berbagai bentuk kepemimpinan yang lain. Dalam hal ini, Rasulullah telah membagi sistem kepemimpinan atas tiga bentuk : kepemimpinan Nabi, kepemimpinan kekhalifahan (tepatnya kekhalifahan Nabi atau kekhalifahan yang ditegakkan diatas manhaj Nabi), dan kepemimpinan mulk. Kaum muslimin sepanjang zaman senantiasa berkewajiban dengan segala daya upayanya untuk menegakkan kepemimpinan kekhalifahan, dengan memperhatikan kemaslahatan ummat.

III.Siklus Peradaban Manusia

Pada dasarnya, manusia dalam berbagai zaman dan tempatnya senantiasa memiliki peradabannya sendiri-sendiri. Peradaban-peradaban tersebut merupakan peradaban-peradaban yang maju dan canggih pada zamannya masing-masing.

Sebagaimana telah dinyatakan diatas, Allah berkehendak untuk mempergilirkan kekuasaan diantara generasi-generasi manusia. Setiap peradaban memiliki masa kejayaan dan masa kemundurannya. Sebagai sebuah sunnatullah, sebuah peradaban mesti dimulai dengan masa pertumbuhannya, sampai mencapai masa kejayaannya, lalu bergerak menuju masa kemundurannya, sehingga akhirnya ia digantikan oleh peradaban lainnya.

Umat Islam harus berbangga karena ia telah mampu menorehkan sejarah peradaban besar yang telah berlangsung jauh lebih lama daripada peradaban Barat yang masih berlangsung sampai saat ini. Dari sekian panjangnya perjalanan peradaban Islam, masa kenabian dan khilafah rasyidah (biasa disebut sebagai generasi salaf) merupakan masa yang paling cemerlang. Generasi salaf itulah patron bagi peradaban Islam yang akan kita bangun lagi dari masa kemundurannya saat ini. Kita sekarang sedang berada di gerbang kebangkitan Islam untuk selanjutnya berusaha menggapai kembali kejayaan Islam, dan pada saat yang sama menunggu keruntuhan peradaban selain Islam.

Hak dan Kewajiban Warganegara dalam Islam

Pemimpin Negara Islam (atau Negara) berkewajiban untuk mendidik dan membimbing rakyat dalam mengarungi kehidupan dunia yang fana ini menuju kehidupan akhirat yang kekal. Negara juga berkewajiban untuk menjaga kemaslahatan umum. Secara singkat kewajiban-kewajiban tersebut dapat diungkapkan dalam kalimat hirasat al-din wa siyasat al-dunya. Pemimpin Negara merupakan penguasa tertinggi di negara tersebut. Kekuasaan tertinggi ini harus betul-betul dimanfaatkan untuk mencapai kebaikan bersama. Jika kekuasaan ini diselewengkan atau disia-siakan maka akan timbullah berbagai kerusakan. Betapa vitalnya posisi pemimpin negara sampai-sampai Nabi bersabda bahwa baik buruknya umat ditentukan oleh dua golongan : ‘umara (pemimpin) dan ulama. Negara bertanggung jawab atas kemaslahatan kehidupan rakyatnya, baik dari sisi agama, sosial ekonomi, keamanan dan ketertiban, serta keadilan. Kalau kita mencermati Negara Ideal Madinah maka kita akan tercengang : betapa bertanggungjawabnya Negara atas rakyatnya !!! Sebuah contoh : ketika keuangan Madinah sudah cukup memadahi, Nabi selaku kepala negara menjamin hutang-hutang setiap warganya yang meninggal dunia dengan meninggalkan hutang.

Rakyat, sebagaimana Negara, juga mempunyai kewajiban-kewajiban. Secara umum kewajiban rakyat adalah taat kepada Negara selama tidak untuk bermaksiat kepada Allah. Diantara penyebab terjadinya berbagai tragedi pada masa kekhalifahan Ali ibn Abu Thalib adalah ketidaktaatan dan pembangkangan rakyat. Prahara tersebut hendaknya menjadi pelajaran bagi umat Islam sesudahnya.

Hal lain yang perlu dipahami ialah bahwa Islam senantiasa menekankan kepada setiap umatnya untuk menunaikan kewajiban-kewajibannya. Apabila setiap pihak menunaikan kewajiban-kewajibannya, maka hal itu akan berimplikasi pada terpenuhinya hak-hak setiap pihak. Apabila kewajiban-kewajiban ditunaikan maka hak-hak akan terpenuhi dengan sendirinya tanpa perlu dituntut.

Secara lebih terperinci, berikut ini akan diuraikan tentang hak-hak warganegara dalam Negara Islam dan hak-hak Negara (khalifah).

Hak-hak warganegara dalam Negara Islam bisa dibedakan atas Hak-hak Politik dan Hak-hak Umum.

1. Hak-hak Politik Warganegara

1.1.  Hak Memilih (Haqq al-Intikhab)

1.2.  Hak untuk Diajak Bermusyawarah (Haqq al-Musyawarat)

Bagaimana jika kepala negara sudah tsiqah (terpercaya)? Apakah dia masih harus ber­musyawarah dengan rakyatnya? Jawabnya adalah ya, dengan beberapa alasan berikut:

  • Sesungguhnya kepala negara, meskipun sudah terpercaya, secara sengaja atau tidak mungkin saja menetapkan kebijakan yang merugikan rakyat. Apabila kebijakan sudah ditetapkan dan dilaksanakan, maka tidak ada jalan lagi untuk menghalau kerugian yang ditimbulkan (karena sudah terlanjur).
  • Sesungguhnya perwakilan (al-wikalat) kepala negara atas rakyat merupakan perwakilan yang terikat (al-wikalat al-muqayyadat). Diantara pengikat-pengikatnya adalah kewajiban kepala negara untuk bermusyawarah dengan rakyat. Hal ini telah dinashkan dengan jelas dalam Al-Qur’an : “… Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu …” (QS. Alu Imran: 159)

Musyawarah merupakan sunnah Nabi saw. Meskipun Rasulullah merupakan seorang Nabi yang menerima wahyu dari langit, namun beliau sangat gemar bermusyawarah dengan para sahabat. Para ulama mengatakan bahwa yang demikian itu adalah agar menjadi teladan bagi umatnya sepeninggal beliau.

Nabi telah bermusyawarah dalam memutuskan Perang Badar dan dalam memutuskan untuk keluar kota atau tidak dalam Perang Uhud. Disamping itu, masih sangat banyak contoh-contoh tentang kebiasaan Nabi untuk bermusyawarah. Para ulama mengatakan bahwa jika kepala negara tidak mau bermusyawarah dengan ahlul ‘ilmi wad din, maka menurunkannya adalah wajib. [Tafsir Qurthubiy Juz 4 hal. 249]. Musyawarah dengan rakyat dilaksanakan menyangkut beragam urusan dunia dan urusan-urusan agama yang bersifat ijtihadiy. Dalam urusan-urusan dunia, yang harus dimusyawarahkan adalah hal-hal yang penting saja. Tidaklah setiap masalah harus dimusyawarahkan, apalagi jika itu hanya masalah-masalah kecil dan kurang penting.

Dengan Siapakah Kepala Negara Harus Bermusyawarah ?

Untuk menjawab pertanyaan ini, marilah kita menengok sunnah Nabi.

  • Rasulullah bermusyawarah dengan jumhur kaum muslimin dalam masalah-masalah penting yang langsung berkaitan dengan rakyat. Contohnya adalah ketika harus memutuskan apakah kaum muslimin akan bertahan didalam kota atau keluar kota dalam Perang Uhud.
  • Dalam suatu urusan yang tidak melibatkan seluruh rakyat, Rasulullah bermusyawarah dengan orang-orang yang berkepentingan dengan urusan tersebut saja. Contohnya adalah musyawarah mengenai ghanimah Hawazin.
  • Adakalanya Rasulullah bermusyawarah dengan pemuka-pemuka kaum. Contohnya adalah dalam masalah Ghathafan.
  • Adakalanya Rasulullah juga bermusyawarah dengan orang-orang tertentu. Contoh untuk ini sungguh amat banyak.

Dari teladan nabi diatas, kita bisa menyimpulkan :

Dengan siapa kepala negara bermusyawarah, amatlah bergantung pada jenis masalah yang hendak dimusyawarahkan.

  • Dalam masalah-masalah penting yang langsung berkaitan dengan seluruh rakyat, sedapat mungkin kepala negara harus bermusyawarah dengan seluruh rakyat. Dalam hal ini kepala negara juga bisa bermusyawarah dengan ahlul hall wal ‘aqd yang merupakan representasi rakyat.
  • Adapun dalam masalah-masalah yang memerlukan keahlian maka hendaknya kepala negara bermusyawarah dengan para ahli.

Majlis Syura

Dalam pengertian istilahiy, Majlis Syura ialah suatu majelis (lembaga) yang bertugas untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan (advis) kepada kepala negara, baik diminta ataupun tidak. Pada dasarnya lembaga ini hanya bertugas untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan, sedangkan pengambilan keputusan tetap berada di tangan kepala negara. Meskipun begitu, para ulama memiliki banyak pendapat tentang kondisi dimana kepala negara berbeda pendapat dengan Majlis Syura. Semua ulama sepakat bahwa dalam kasus ini kita harus merujuk pada QS. Al-Nisa’: 59, “… Apabila kalian berselisih tentang sesuatu maka kembalikanlah masalah itu kepada Allah dan Rasul-Nya apabila kalian beriman kepada Allah dan Hari Akhir …”. Apabila dengan merujuk pada Allah (Kitabullah) dan Rasul (Al-Sunnah), masalah masih belum bisa diselesaikan, maka terdapat tiga kemungkinan solusi :

  • Solusi pertama : Metode Tahkim

Maksudnya, panitia khusus dibentuk, beranggotakan para pakar dalam masalah yang diperselisihkan. Panitia khusus inilah yang akan menengahi perbedaan antara kepala negara dan Majlis Syura.

  • Solusi kedua : Mengambil Pendapat Terbanyak (Voting)
  • Solusi ketiga : Mengambil Keputusan Kepala Negara secara mutlak.

Alasannya ialah karena kepala negaralah yang paling bertanggung jawab atas keputusan yang diambil.

Dari pembahasan tentang Majlis Syura, kita bisa membedakan dengan jelas antara lembaga ini dan ahlul hall wal ‘aqd :

  • Majlis Syura bertugas untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada kepala negara, sedangkan ahlul hall wal ‘aqd bertugas untuk mengangkat atau menurunkan kepala negara.
  • Majlis Syura tidak pernah lebih tinggi dari kepala negara. Majlis Syura bisa saja diangkat oleh kepala negara. Sebaliknya, ahlul hall wal ‘aqd, pada saat menunaikan tugasnya (mengangkat dan menurunkan khalifah) lebih tinggi daripada kepala negara.
  • Ahlul hall wal ‘aqd diangkat oleh rakyat sebagai representasi mereka. Majlis Syura tidak harus diangkat oleh rakyat.

1.3.  Hak Mengawasi / Mengontrol (Haqq al-Muraqabat)

Karena khilafah menyerupai wikalat maka rakyat berhak mengawasi penguasa sebagaimana pemberi kuasa berhak mengawasi yang diberi kuasa. Bahkan, pada dasarnya pengawasan / pengontrolan rakyat atas penguasa bukan saja hak akan tetapi kewajiban. Imam Muslim meriwayatkan bahwa Nabi saw. bersabda,”Agama itu nasihat”. Para sahabat pun bertanya,”Untuk siapa, wahai Rasulullah?”Maka beliau menjawab,”Untuk Allah, Kitab-Nya, Rasul-Nya, para pemimpin kaum muslimin, dan masyarakat pada umumnya”.

Pengawasan / pengontrolan rakyat atas penguasa merupakan bagian dari amar makruf nahi munkar yang harus dilaksanakan dengan adab-adab tertentu. Diantara adab-adabnya ialah :

  • Harus dimulai dengan cara yang lemah lembut. Ingatlah bagaimana Musa di­perintah­kan untuk datang memperingatkan Fir’aun dengan lemah lembut (layyin), padahal Fir’aun sudah amat melampaui batas. Apabila cara yang lemah lembut tidak bermanfaat maka hendaknya diambil cara-cara yang lebih tegas. Demikian seterusnya, sampai kebenaran dan keadilan bisa ditegakkan.
  • Nahi munkar tidak boleh menimbulkan kemunkaran yang lebih besar.

Seorang penguasa harus bersedia untuk dinasihati. Akan lebih baik lagi apabila dialah yang terlebih dulu minta nasihat, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh para khulafa’ rasyidun.

Hak Menurunkan Khalifah (apabila keadaan mengharuskan) (Haqq al-‘Azl)

Rakyat berhak menurunkan khalifah apabila terdapat sebab-sebab syar’i yang mengharuskan. Rakyat berhak menurunkan khalifah melalui kekuasaan ahlul hall wal ‘aqd. Namun apabila ahlul hall wal ‘aqd tidak mampu melaksanakan tugas ini atau apabila khalifah tidak mengindahkan ahlul hall wal ‘aqd, maka rakyat bisa langsung turun tangan dengan menggunakan kekuatan untuk menurunkan khalifah. Kekuatan ini harus dipastikan mampu menurunkan khalifah. Jika tidak, maka penggunaan kekuatan tidak diperbolehkan karena hanya akan menimbulkan fitnah. Imam Abu Hanifah pernah dua kali ditawari untuk berpartisipasi dalam pemberontakan terhadap khilafah Umawiyah yang lalim. Pada kali pertama beliau menolak karena kekuatan rakyat saat itu belum memadahi. Namun pada kali kedua beliau menerima karena kekuatan rakyat sudah memadahi, sehingga tumbanglah Umawiyah digantikan oleh Abbasiyyah.

Hak untuk Mencalonkan (Haqq al-Tarsyih)

Seorang warganegara berhak untuk mencalonkan orang lain untuk menduduki jabatan politik. Namun seorang warganegara, pada dasarnya, tidak berhak (dan tidak etis) untuk mencalonkan dirinya sendiri, karena Nabi melarang yang demikian. Namun jika keadannya darurat (seperti di zaman ini dimana banyak orang-orang fasiq dan tidak memiliki keahlian saling berebut jabatan politik) maka pencalonan diri sendiri menjadi boleh asalkan memenuhi syarat-syaratnya. Allah telah mencontohkan fenomena ini dalam kasus Yusuf as. Hal penting yang harus diperhatikan dalam pencalonan diri ialah bahwa yang bersangkutan tidak boleh mencela sesamanya tanpa alasan yang benar (secra syar’i) demi meraih jabatannya. Ia hanya boleh menunjukkan visi, misi, dan pemikiran-pemikirannya, dan tidak lebih dari itu. Politik Islam adalah politik yang penuh etika. Berpolitik, dalam Islam, senantiasa dibingkai oleh kerangka akhlaq yang mulia.

Hak untuk Dipilih / Memangku Jabatan-jabatan Umum (Haqq Tawalliy al-Wazha-if al-‘Ammat)

Sebetulnya, memangku jabatan politik bukanlah hak akan tetapi taklif dan amanah. Nabi melarang umat-Nya untuk memberikan  jabatan kepada orang yang memintanya (karena ambisi). [Taisir al-Wushul Juz I hal. 18]. Apabila menuntut jabatan politik tidak dianjurkan, lalu bagaimanakah seharusnya? Jawabnya, hal ini menjadi tanggung jawab para penguasa yang ada. Para penguasa yang telah ada hendaknya mengangkat para pejabat dari orang-orang yang terbaik (al-ashlah). Nabi bersabda, ”Barangsiapa memegang satu urusan kaum muslimin (maksudnya menjadi penguasa) kemudian ia mengangkat seseorang menjadi pejabat padahal ia mengetahui ada orang lain yang lebih baik bagi (kemaslahatan) kaum muslimin, maka sungguh ia telah mengkhianati Allah dan Rasul-Nya”. [Al-Siyasat al-Syar’iyyat oleh Ibn Taimiyyah, hal. 4].

Nabi juga bersabda, ”Apabila amanat disia-siakan, maka tunggulah Saat Kehancuran (al-sa’at)”. Rasulullah ditanya, ”Bagaimanakah menyia-nyiakannya?” Rasulullah menjawab, ”Yakni apabila suatu urusan diserahkan pada yang bukan ahlinya”. Di zaman ini, penguasa bisa menetapkan persyaratan-persyaratan dalam rekrutmen para pejabat. Persyaratan-persyaratan inilah yang diharapkan akan bisa mengantisipasi jatuhnya jabatan-jabatan pada orang-orang yang tidak berhak.

Hak-hak Umum Warganegara

2.1. Hak Persamaan (Al-Musawat)

Allah Ta’ala berfirman,”Wahai manusia! Sesungguhnya Aku menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan Aku menjadikan kalian berkelompok-kelompok dan bersuku-suku adalah agar kalian saling mengenal (al-ta’aruf). Sesungguhnya yang paling mulia diantara kalian adalah yang paling bertaqwa”. Allah juga berfirman,”Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian menjadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencian kalian kepada suatu kaum menyebabkan kalian tidak bersikap adil kepada mereka. Bersikaplah adil karena itu lebih dekat kepada taqwa” (QS Al-Ma-idah: 8).

Ketika ‘Amr ibn ‘Ash menjadi wali (gubernur) Mesir di masa Umar ibn Khaththab, ia sempat menyakiti seorang warganya karena telah berani mendahuluinya. Akhirnya, warga Mesir tadi mengadu kepada Khalifah Umar. Umar pun menetapkan hukuman balas atas Amr, seraya berkata,”Wahai Amr, sejak kapan engkau memperbudak manusia padahal sungguh-sungguh ibunya telah melahirkannya dalam keadaan merdeka?”

Umar ibn Khaththab pernah menulis surat kepada Abu Musa Al-Asy’ariy :

“Samakanlah setiap manusia dalam majelis-majelismu, di hadapan wajahmu, dan dalam pengadilan-pengadilanmu, sehingga orang yang berkedudukan tidak menjadi berharap atas keberpihakanmu, sementara orang yang lemah tidak putus asa terhadap keadilanmu”.

2.2. Hak Kebebasan (Al-Hurriyyat)

2.2.1. Kebebasan Individu (Al-Hurriyyat Al-Syakhshiyyat)

Dalam Islam terdapat prinsip Bara’at Al-Dzimmat, yakni suatu ketetapan bahwa setiap individu pada asalnya adalah bebas (dari segala beban dan tuntutan). Berangkat dari sini, setiap warganegara adalah terbebas dari segala bentuk hukuman selama belum ada bukti yang menunjukkan sebaliknya. Termasuk dalam kebebasan individu adalah kebebasan untuk hidup terhormat. Islam amat menjunjung tinggi kehormatan setiap orang. Pencemaran nama baik diancam dengan hukuman qadzf (hadd al-qadzf). Islam tidak hanya menjaga kehormatan kaum muslim. Dalam islam, Ahli Dzimmah dijaga kehormatannya sebagaimana kaum muslim. Rasulullah bersabda,”Barangsiapa menyakiti seorang Dzimmi maka aku (Rasulullah) adalah musuhnya. Dan barangsiapa yang menjadikan aku sebagai musuhnya, maka aku akan memusuhinya pada Hari Kiamat”[Al-Jami’ Al-Shaghir oleh Imam Suyuthi, juz II hal. 473]. Ali ibn Abi Thalib berkata,”Ahli Dzimmah mengeluarkan jizyah hanyalah agar harta mereka seperti harta kita (muslim) dan darah mereka seperti darah kita (dalam hal kehormatannya)”.

2.2.2. Kebebasan Berkeyakinan (Beraqidah) dan Beribadah.

Allah Ta’ala berfirman,”Tidak ada paksaan dalam beragama. Sungguh telah jelas antara petunjuk dan kesesatan” (QS Al-Baqarah: 256). Sebagaimana telah dijelaskan didepan, manusia bebas memilih agamanya (aqidahnya). Kebebasan memilih inilah yang justru menjadi hal yang tidak boleh hilang. Jika ini hilang, maka manusia tidak lagi berbeda dengan hewan, tumbuh-tumbuhan, dan benda mati lainnya. Apabila ada yang bertanya,”Kalau memang Islam menjamin kebebasan beragama, mengapa Islam menghukum mati orang yang murtad (keluar dari Islam)?” Jawabnya, masalah hukuman bagi seorang murtad sama sekali tidak rancu dengan jaminan Islam atas kebebasan beragama. Apabila seseorang melakukan sesuatu atas pilihannya sendiri, maka sudah sewajarnya dia harus rela menerima segenap akibat dari apa yang dilakukannya itu. Tatkala seseorang hendak masuk Islam, dia telah mengetahui bahwa apabila dia masuk kemudian murtad maka dia akan dihukum mati. Hal ini sudah dia ketahui sebelum dia masuk Islam. Jadi, dia tahu bahwa hukuman atas kemurtadan merupakan bagian dari Islam.  Apabila dia masuk Islam setelah itu, maka berarti dia telah rela atas segala konsekuensi tindakannya itu. Bagi orang yang tidak rela dengan konsekuensi masuk Islam (diantaranya hukuman atas kemurtadan), maka janganlah ia masuk Islam. Jadi, sangatlah jelas bahwa Islam tidak pernah mengebiri kebebasan beragama.

2.2.3. Kebebasan Bertempat Tinggal

Setiap warganegara dalam negara Islam bebas bertempat tinggal dan menjadikan tempat tinggalnya itu sebagai kawasan privatnya. Allah Ta’ala berfirman,”Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memasuki rumah yang bukan rumah kalian sehingga kalian minta ijin dan mengucapkan salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian agar kalian menjadi ingat. Apabila kalian tidak mendapatkan satu orang pun didalam rumah itu, maka janganlah kalian memasukinya sampai kalian diijinkan. Dan apabila dikatakan kepada kalian,’Kembalilah!’ maka kembalilah kalian. Yang demikian itu lebih suci bagi kalian. Dan Allah Maha Mengetahui atas segala yang kalian perbuat”(QS. Al-Nur: 27-28).

2.2.4. Kebebasan Bekerja

2.2.5. Kebebasan Pemilikan

2.2.6. Kebebasan Berpikir dan Berpendapat

Setiap warganegara berhak untuk berpendapat (mengeluarkan pikiran) dalam rangka mencapai kemaslahatan. Bahkan, berpendapat dalam rangka amar makruf nahi munkar bukan lagi hak, akan tetapi sudah menjadi kewajiban.

Namun perlu diketahui bahwa kebebasan berpendapat tidaklah bersifat mutlak tanpa batasan. Kebebasan ini tetap mempunyai batasan-batasan, antara lain:

  • Didasarkan atas itikad yang baik dan niat yang tulus.
  • Tidak boleh ditujukan untuk menjatuhkan pihak lain, membuka aib-aib orang lain, memprovokasi dan mengadu domba, atau sekedar untuk mencari popularitas.
  • Tidak bertentangan dengan asas-asas ajaran Islam.
  • Hendaknya disampaikan dengan akhlaq (etika)yang baik.

2.3. Hak Menuntut Ilmu / Mendapatkan Pengajaran

Apabila mendapatkan pengajaran merupakan hak, dilihat dari sisi warganegara, maka dari sisi yang lain, Negara berkewajiban untuk mencerdaskan rakyatnya. Negara wajib menciptakan instrumen-instrumen bagi pencerdasan rakyatnya. Aspek pendidikan dan pengajaran ini merupakan aspek yang amat penting, mengingat akal pikiran merupakan ciri khas kemanusiaan yang membedakan manusia dari makhluk yang lain. Untuk itu tidak selayaknya Negara mengabaikan aspek pendidikan seraya mengejar keglamoran aspek-aspek material. Perhatian yang besar dari Negara atas masalah pendidikan rakyat bisa kita lihat dalam Sirah Nabawiyah. Suatu ketika Nabi, selaku kepala negara, mengambil kebijakan bahwa tebusan untuk tawanan Badar adalah empat puluh auqiyat. Barangsiapa tidak mampu dengan tebusan seperti itu, maka tebusannya adalah dengan mengajarkan tulis-menulis kepada sepuluh orang muslim. Jadi, masalah pendidikan bukanlah semata-mata masalah individu, tetapi ia merupakan tanggung jawab Negara.

2.4. Hak Memperoleh Tanggungan (Al-Kafalat) dari Negara

Tidaklah mungkin seorang warganegara dalam Negara Islam hidup terlantar dalam kesengsaraan dan Negara membiarkannya saja, sementara Negara mengetahuinya. Jadi, Negara Islam bertanggung jawab atas kesejahteraan warganegaranya. Islam mencela sikap meminta-minta. Oleh karena itu, agar orang yang tidak mampu tidak terjerumus menjadi peminta-minta, maka Negara Islam harus menciptakan iklim yang baik bagi tersedianya lapangan kerja secara memadahi. Dengan demikian, setiap warganegara tidak akan mengalami kesulitan dalam mencari pekerjaan. Jangan sampai ada warganegar yang ingin bekerja secara halal namun tidak ada lapangan kerja yang bisa dia geluti. Apabila ada seorang warga yang kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan, maka Negara wajib membantunya, misalnya dengan memberikan pinjaman modal yang diambilkan dari Baitul Mal. Abu Yusuf pernah mengatakan,”Apabila ada pemilik tanah yang kesulitan mengelola tanahnya karena miskin maka  negara wajib memberikan pinjaman kepada orang tersebut dari Baitul Mal, sehingga dia sanggup bekerja mengelola tanahnya itu”.

Apabila ada seorang warga tidak mampu menghidupi dirinya, maka wajib bagi ‘a-ilat (keluarga dekat penerima waris) –nya untuk membantunya. Apabila yang demikian masih belum mencukupi maka Negara wajib menanggungnya. Negara wajib memberikan pekerjaan yang halal dan layak kepadanya. Negara Islam wajib mengelola zakat dengan baik. Negara wajib memungut zakat dari setiap muslim yang telah wajib membayar zakat. Apabila zakat tidak mencukupi kebutuhan, maka Negara bisa menutupinya dengan harta Baitul Mal.[Al-Siyasat Al-Syar’iyyat oleh Ibn Taimiyyah]

Terhadap orang-orang yang sudah tidak lagi mampu bekerja, misalnya karena jompo atau cacat, maka Negara wajib menanggungnya (memberikan tunjangan). Kewajiban Negara untuk menjamin kesejahteraan rakyat tidak hanya berlaku pada kaum muslim, namun juga berlaku bagi kaum dzimmiy. Sejarah Islam telah membuktikan bahwa terhadap kaum dzimmiy yang tidak mampu, Negara Islam membebaskan kewajiban membayar jizyah dari pundak mereka, bahkan Negara memberikan tunjangan kepada mereka dari harta Baitul Mal.

Apabila Negara tidak mampu menanggung orang-orang yang tidak mampu karena keterbatasan ekonomi Negara, maka kewajiban tersebut berpindah kepada setiap orang mampu yang ada di pelosok negeri. Apabila orang-orang yang mampu berkeberatan untuk bersedekah membantu orang-orang yang tidak mampu, maka Negara wajib memaksa mereka sehingga mau bersedekah.

Hak-hak Negara (Khalifah)

Hak untuk Ditaati (Al-Sam’ wa Al-Tha’at) dalam Keadaan Susah ataupun Senang, Selama Tidak Bermaksiat kepada Allah.

Hak untuk Didukung dalam Berjihad Fi Sabilillah.

Konsep Negara dalam Islam

Struktur Sebuah Negara

Imam Mawardi membagi lembaga-lembaga kekuasaan dibawah khalifah atas :

  1. Kekuasaan (wilayat) umum dalam lapangan umum.
    1. Kekuasaan (wilayat) umum dalam lapangan khusus.
    2. Kekuasaan (wilayat) khusus dalam lapangan umum.
  2. Kekuasaan (wilayat) khusus dalam lapangan khusus.

Pembagian Mawardi diatas harus dipahami dalam kerangka bahwa khalifah merupakan institusi tertinggi dalam negara, meskipun tidak secara serta merta bisa bertindak otoriter, karena kedaulatan tetap di tangan rakyat didalam bingkai nilai-nilai syariat.

Yang dimaksud oleh Mawardi dengan kekuasaan umum dengan lapangan umum adalah kementerian (al-wizarat). Kekuasaannya dikatakan umum karena meliputi suatu masalah secara umum. Lapangannya dikatakan umum karena meliputi seluruh negeri.

Yang dimaksud dengan kekuasaan umum dengan lapangan khusus adalah kegubernuran (kekuasaan daerah otonomi). Kekuasaannya dikatakan umum karena menyangkut segenap masalah dalam daerah otonomimya, namun lapangannya khusus karena kekuasaan tersebut hanya meliputi daerah otonominya saja.

Yang dimaksud dengan kekuasaan khusus dengan lapangan umum adalah lembaga-lembaga semacam  Mahkamah Agung, Panglima Besar Angkatan Perang, dan Lembaga Pengendali Keuangan Negara. Kekuasaan mereka dikatakan khusus karena hanya menangani masalah-masalah khusus. Lapangannya dikatakan umum karena meliputi segenap negeri.

Sedangkan yang dimaksud dengan kekuasaan khusus dengan lapangan khusus adalah lembaga-lembaga semacam Pengadilan Daerah, Lembaga Keuangan Daerah, Lembaga Militer Daerah, dan berbagai lembaga serupa yang ada di tingkat daerah/negara bagian. Pembagian Mawardi diatas cukup sistematis. Namun lagi-lagi perlu ditegaskan, konteks yang dipakai adalah khalifah sebagai institusi tertinggi. Poin ini perlu ditegaskan karena di era modern telah muncul model kekuasaan dimana kepala negara bukanlah institusi tertinggi. Sebut saja sistem negara parlemen. Dalam sistem ini, parlemen merupakan institusi tertinggi dan bukan kepala negara.

Bagaimanakah keberadaan parlemen menurut Islam? Dalam sistem Islam terdapat suatu lembaga yang mirip dengan parlemen, yang sering disebut sebagai ahlul hall wal ‘aqd. Namun lembaga ini tidaklah sama persis dengan parlemen. Ahlul hall wal ‘aqd hanya bertugas untuk menetapkan atau menurunkan khalifah (termasuk juga mengontrol khalifah), tidak lebih dari itu. Artinya, tatkala khalifah sudah terpilih dan dia sanggup berlaku adil maka ahlul hall wal ‘aqd seolah-olah tidak diperlukan lagi. Ahlul hall wal ‘aqd akan diperlukan lagi ketika khalifah tidak berlaku adil atau ketika khalifah perlu diturunkan. Jadi, institusi tertinggi adalah khalifah, namun pada suatu saat institusi tertinggi bisa diambil alih oleh ahlul hall wal ‘aqd, yang pada dasarnya berarti diambil alih oleh rakyat.

Adapun mengenai kekuasaan yudikatif, agaknya hampir setiap sistem negara (termasuk sistem Islam) menempatkannya dalam posisi independen. Hal ini adalah niscaya karena hukum harus ditempatkan dalam posisi tertinggi, untuk menjamin keadilan bagi semuanya.

Syarat-syarat Berdirinya Sebuah Negara

Sebuah negara bisa berdiri apabila ia memiliki wilayah, rakyat, dan pemimpin bagi rakyat tersebut. Hubungan antara rakyat dan pemimpin terwujud dalam aturan-aturan yang sering disebut sebagai undang-undang. Negara Islam merupakan negara yang didirikan atas dasar keyakinan (aqidah), bukan atas dasar letak geografis, etnis, ataupun aspek-aspek alam lainnya. Karena itu, Negara Islam bersifat universal (dan karenanya multietnis). Khilafah Islam (Negara Islam), meskipun bersifat universal (‘alamiyyat), tidaklah harus berwilayahkan seluruh penjuru bumi, untuk bisa disebut sebagai sebuah negara (Islam). Negara Madinah pun hanya memiliki wilayah yang tidak terlalu luas, namun toh sudah bisa disebut sebagai sebuah negara Islam, bahkan sebuah negara ideal. Yang terpenting adalah bahwa wilayah tersebut dikuasai oleh satu payung kekuasaan. Satu wilayah tidak boleh dikuasai oleh lebih dari satu payung kekuasaan yang sama tinggi.

Karena berdirinya sebuah negara merupakan kontrak sosial, maka kontrak antara rakyat dan seorang pemimpin tertinggi merupakan faktor yang mesti ada. Tanpa kontrak tersebut, seluruh warga di wilayah tersebut tidak lebih hanyalah segerombolan manusia saja. Gerombolan-gerombolan manusia seperti itu bisa kita amati pada pola hidup masyarakat nomaden, yang senantiasa berpindah-pindah dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Untuk itulah, Islam telah mengarahkan manusia untuk hidup secara menetap dengan menyepakati suatu aturan hidup bersama dalam suatu wilayah tertentu. Pola hidup menetap merupakan salah satu ciri manusia beradab. Dengan pola hidup menetap, manusia akan dapat menunaikan berbagai nilai kemanusiaan, yang sulit untuk dapat ditunaikan dengan pola hidup nomaden. Aturan atau undang-undang merupakan unsur yang mesti ada dalam suatu negara. Undang-undang akan mengatur hubungan antar individu untuk mencapai keadilan dan kemaslahatan bersama. Tanpa undang-undang, pola hidup manusia tidak akan berbeda dengan pola hidup hewan. Padahal, manusia diciptakan dengan berbagai kelebihannya adalah untuk menjadi manusia, dan bukan untuk menjadi hewan.

Negara Madinah : Model Negara Ideal

Negara Madinah dibentuk diatas landasan sosio-politis ataukah diatas landasan agama?

Pertanyaan diatas sungguh amat menarik untuk dikaji dan telah menjadi sebuah perdebatan panjang antara pemikir Timur dan Barat. Dugaan bahwa Negara Madinah terbentuk hanya karena alasan-alasan sosio-politis muncul dari pemikiran yang menafikan posisi Nabi sebagai utusan Tuhan. Pengusung gagasan ini hanya menganggap Nabi sebagai manusia biasa yang sama sekali tidak memegang otoritas sebagai utusan Tuhan. Sebaliknya, umat Islam berkeyakinan bahwa pendirian Negara Madinah merupakan wahyu dari Allah dan bukan semata-mata pemikiran sosio-politik Nabi. Lebih jauh lagi, umat Islam berkeyakinan bahwa Nabi merupakan teladan terbaik dalam segenap aspek kehidupan, tidak terkecuali dalam masalah sosial politik. Oleh karena itu, Negara Madinah merupakan model negara ideal yang harus ditiru oleh umat Islam sepanjang masa.

Karakter Negara Madinah (Masa Nabi dan Khulafa’ Rasyidun)

Segera setelah Nabi menginjak tanah Madinah, beliau melakukan lobi-lobi dengan berbagai elemen masyarakat Madinah untuk membuat suatu kesepakatan bersama. Akhirnya, kesepakatan bersama itu bisa dicapai dan mengikat seluruh elemen masyarakat Madinah. Kesepakatan bersama itu sering disebut sebagai Piagam Madinah atau Konstitusi Madinah (Mitsaq al-Madinat). Konstitusi Madinah memuat aturan-aturan tentang interaksi antara warga Madinah, yang terdiri dari komunitas muslim, Ahlul Kitab, dan kaum paganis. Berangkat dari konstitusi inilah Negara Madinah dibangun. Negara Madinah, sebagai sebuah negara yang beribukotakan Madinah (Madinat al-Nabiy), berturut-turut diperintah oleh Rasulullah dan Khalifah Yang Empat.

Negara Madinah dibangun diatas nilai-nilai ketuhanan dan nilai-nilai kemanusiaan yang elegan. Pembinaan keimanan, keadilan bagi semua, kesamaan derajat (egaliterisme), dan keterbukaan merupakan beberapa diantaranya. Secara esensial, Negara Madinah merupakan suatu negara yang paling sophisticated yang pernah ada sepanjang jaman.

Untuk membentuk negara ideal semacam Madinah, dibutuhkan instrumen-instrumen yang tidak mudah untuk dicapai. Instrumen-instrumen yang dimaksud adalah pemimpin yang baik, rakyat yang baik, dan aturan (undang-undang) yang baik. Apabila salah satu saja diantara instrumen-instrumen tersebut tidak terpenuhi, maka negara ideal tidak akan bisa terwujud. Misalnya, kalaupun pemimpin dan undang-undangnya baik tetapi rakyatnya tidak baik, maka yang ada hanyalah pembangkangan-pembangkangan. Kalaupun rakyat dan undang-undangnya baik tetapi pemimpinnya tidak baik, maka yang ada hanyalah kelaliman-kelaliman penguasa. Kalaupun rakyat dan pemimpinnya baik tetapi aturannya masih buruk, maka masing-masing pihak akan melangkah dalam arah yang salah. Untuk bisa meluruskan langkah, mereka harus membuat aturan baru.

Diantara kepemimpinan khulafa’ rasyidun, kepemimpinan Abu Bakr dan ‘Umar merupakan kepemimpinan yang lebih utama, dari sisi tidak adanya (minimnya) gejolak-gejolak yang timbul. Namun dari sisi pribadi, tidaklah bisa dikatakan bahwa Abu Bakr dan ‘Umar lebih mulia daripada yang lainnya, karena masing-masing dari keempat khalifah memiliki tantangan zaman yang berbeda. Tolok ukur terhadap pribadi-pribadi harus didasarkan pada bagaimana tindakan mereka dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada, dan tidak didasarkan pada hasilnya. Watak rakyat di masa Abu Bakr dan ‘Umar barangkali lebih baik daripada watak rakyat di masa Utsman dan Ali. Disamping itu, iklim dan tantangan politik di masa Utsman dan Ali jauh lebih berat dan kompleks daripada apa yang ada pada masa Abu Bakr dan ‘Umar. Timbulnya konflik tidaklah secara serta merta menyebabkan suatu negara menjadi buruk, tetapi bagaimana negara menangani konflik itulah yang akan menentukan baik buruknya suatu negara.

Hubungan Antar Negara (Darul Islam, Darul ‘Ahd, dan Darul Harb)

Dalam sistem politik Islam, status negara-negara dibedakan atas Darul Islam (Negara Islam), Darul ‘Ahd (Negara Dalam Perjanjian), dan Darul Harb (Negara Yang Diperangi). Sebetulnya klasifikasi ini merupakan hasil ijtihad para ulama, jadi bukan sesuatu yang dinashkan oleh Al-Qur’an dan Al-Sunnah. Kebanyakan para ulama mendefinisikan Darul Islam sebagai negara yang menerapkan hukum-hukum Islam dan diperintah oleh penguasa muslim. Darul ‘Ahd ialah negara non muslim yang mengikat perjanjian dengan Darul Islam bahwa mereka tidak akan memerangi Darul Islam dan akan membayar jizyah selama keamanan mereka dijamin oleh Darul Islam. Sementara Darul Harb ialah negara kafir yang menyerang Islam atau menghalang-halangi dakwah Islam.

Serupa dengan klasifikasi negara diatas ialah klasifikasi warganegara: muslim, kafir dzimmiy, kafir mu’ahhad, dan kafir harbiy.

Klasifikasi-klasifikasi diatas pada dasarnya didasarkan atas sabda Nabi bahwa sebelum pasukan Islam berangkat ke medan jihad, Nabi berpesan,”Sampaikanlah dakwah Islam. Jika mereka menerima (masuk Islam) maka darah mereka haram (untuk dibunuh). Namun jika mereka menolak, tawarkanlah dua pilihan : membayar jizyah atau diperangi”.

Perlu dicamkan bahwa pemahaman terhadap hadits diatas tidak bisa dilepaskan dari pemahaman terhadap konsep dakwah Islam. Karena Islam bersifat universal, maka Islam harus disebarluaskan ke seluruh penjuru dunia. Penyebaran opini Islam secara benar dan utuh tidak boleh dihalang-halangi atau dibiaskan. Dengan demikian umat manusia akan sanggup melihat wajah Islam yang sebenarnya. Selanjutnya manusia diberi kebebasan untuk memilih: ber-Islam atau tidak, tanpa ada paksaan sedikit pun juga. Kebebasan memilih inilah yang akan membawa manusia kepada pahala dan siksa. Jadi, yang dikehendaki oleh Islam adalah penyebaran opini (seruan) Islam tanpa penghalang. Negara Islam, dalam hal ini, bertugas untuk menyingkirkan segala bentuk penghalang bagi tersebarnya seruan Islam.

Selanjutnya, bagaimanakah hubungan antara Negara Islam (Darul Islam) dan Negara Non-Islam? Terhadap Negara Dalam Perjanjian (Darul ‘Ahd), Negara Islam harus berdamai dan menunaikan segala poin Perjanjian. Adapun terhadap Negara Yang Diperangi (Darul Harb) – dengan definisi diatas -, Negara Islam wajib memerangi mereka, sampai faktor-faktor yang menyebabkan kebolehan memerangi mereka menjadi tiada.

Mengenal Baiat dalam Islam

Baiat Umum (al-Bai’at al-Ammat)

Telah dikatakan sebelumnya, penetapan khalifah oleh ahlul hall wal ‘aqd atau khalifah sebelumnya harus diikuti dengan baiat umum. Baiat ini disebut umum karena dilakukan oleh segenap kaum muslimin. Disamping baiat umum terdapat pula baiat khusus, yakni baiat yang dilakukan oleh sebagian orang saja. Penetapan khalifah oleh ahlul hall wal ‘aqd atau khalifah sebelumnya bisa dikatakan sebagai baiat khusus.

Istilah baiat secara etimologis berarti jual beli. Istilah ini digunakan dalam khilafah karena baiat terhadap khalifah menyerupai bentuk jual beli. Sebagaimana dijelaskan dalam fiqih, jual beli harus didasarkan pada kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan ini muncul karena masing-masing pihak bisa mendapatkan manfaat. Manfaat ini tidak lain adalah hak-hak yang bisa diperoleh, yang bagi pihak lain merupakan kewajiban yang harus ditunaikan. Karakter timbal balik positif inilah yang menjadi esensi baiat. Apabila yang terjadi hanya satu arah, maka yang demikian tidak bisa dinamakan sebagai baiat. Karena khilafah dibangun diatas baiat, maka rakyat harus menunaikan kewajibannya pada khalifah dan khalifah pun harus menunaikan kewajibannya pada rakyat.

Kewajiban khalifah pada dasarnya bisa dinyatakan dalam ungkapan singkat “hirasat al-din wa siyasat al-dunya” (menjaga agama dan mengatur dunia). Yang termasuk dalam hirasat al-din adalah menjaga keber-agama-an umat, menegakkan hukum-hukum Allah, melaksa­nakan dakwah Islam, dan menjaga kehormatan Islam. Yang termasuk dalam siyasat al-dunya adalah segala macam usaha yang dilakukan dalam rangka mencapai maslahat ‘ammat, seperti menjaga keamanan dan ketertiban, meningkatkan kesejahteraan (ekonomi) rakyat, menegakkan keadilan sosial, mengembangkan ilmu pengetahuan dan peradaban yang Islami. Dilain pihak, rakyat berkewajiban untuk taat kepada khalifah kecuali dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Ahlul hall wal ‘aqd berhak untuk menurunkan khalifah apabila khalifah tidak lagi memenuhi kriteria-kriteria utama. Sebagaimana dikemukakan didepan, kriteria tersebut ialah al-‘adalat dan al-quwwat. Imam Mawardi mengatakan bahwa hilangnya kriteria al-‘adalat dibedakan atas yang jelas dan yang samar. Yang termasuk dalam kategori yang jelas ialah murtad atau gemar berbuat fasiq, sedangkan yang samar berhubungan dengan takwil atas permasalahan-permasalahan yang syubhat. Apabila seorang khalifah kehilangan al-‘adalat secara jelas, para ulama sepakat bahwa ahlul hall wal ‘aqd berhak menurunkannya. Namun jika hilangnya al-‘adalat itu bersifat samar maka para ulama berbeda pendapat mengenai boleh tidaknya khalifah diturunkan. Mengenai hilangnya kriteria al-quwwat, hal itu amat tergantung pada kondisi yang ada. Apabila hilangnya suatu elemen al-quwwat ternyata akan menghilangkan maslahat dan mendatangkan bahaya yang besar, maka dalam kondisi semacam ini khalifah bisa diturunkan.

Baiat di Zaman Sekarang dan Zaman Yang Akan Datang

Esensi dari baiat, sebagaimana disebutkan didepan, adalah legitimasi (keridhaan) dari rakyat terhadap kepala negara. Rakyat memberikan legitimasi kepada kepala negara atas dasar penilaian mereka atas terpenuhi atau tidaknya syarat-syarat seorang kepala negara pada diri sang kepala negara. Legitimasi ini absah apabila rakyat yang dimaksud juga memenuhi syarat-syarat sebagai pemilih – sebagaimana telah disebutkan didepan. Pemilihan Umum Kepala Negara secara langsung pada dasarnya merupakan suatu bentuk baiat umum. Pada mekanisme dimana kepala negara dipilih oleh perwakilan rakyat, yang mana perwakilan rakyat itu dipilih oleh rakyat, maka secara tidak langsung baiat umum pun telah terjadi. Namun jika perwakilan rakyat itu berkhianat terhadap suara rakyat yang diwakilinya, maka baiat umum pun belum ada, karena baiat umum adalah milik rakyat, sementara perwakilan rakyat hanyalah instrumen pembantu.

Apabila kepala negara ditetapkan berdasarkan garis keturunan, atau ditetapkan oleh kepala negara sebelumnya, maka baiat umum merupakan keharusan selanjutnya. Berbagai mekanisme bisa dipakai, asalkan bisa menjamin legitimasi rakyat pada sang kepala negara. Jadi, posisi kepala negara sebelumnya, yang menetapkan kepala negara baru, hanyalah sebagai pihak yang mencalonkan sosok kepala negara baru. Pada akhirnya, posisi rakyat sebagai sumber kedaulatan tetap mengharuskan adanya baiat umum atas kepala negara baru. Andaikan rakyat tidak menghendaki kepala negara baru tersebut, maka kekhalifahan kepala negara baru tersebut batal (tidak sah).

Khalifah Lebih dari Satu ……..

Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum keberadaan khalifah lebih dari satu dalam satu masa. Sebagian dari mereka melarangnya secara mutlak. Sebagian yang lain melarang keberadaan khalifah dalam satu waktu dan dalam satu wilayah daratan atau dalam wilayah-wilayah yang saling berdekatan, namun mereka memperbolehkan adanya dua khalifah atau lebih dalam satu waktu apabila wilayahnya berjauhan satu sama lain sehingga komunikasi dan koordinasi sulit dilakukan.

Kalau kita cermati berbagai pendapat yang ada, kita akan mendapati bahwa pokok persoalannya adalah komunikasi dan koordinasi. Di era informasi-globalisasi ini, dunia yang begitu luas ini telah menjadi sempit, dalam pengertian bahwa interaksi manusia di seluruh penjuru bumi telah menembus batas-batas geografis. Dengan demikian sekarang ini sudah tidak ada lagi alasan yang membolehkan adanya khalifah lebih dari satu. Maksudnya, tidak boleh ada khalifah lebih dari satu dalam kedudukan yang sama tinggi. Adapun jika lebih dari satu itu dalam kedudukan yang berbeda, maka hal itu tidak menjadi soal, karena pada dasarnya khalifah tertinggi masih tetap satu.

Konsep Khilafah dalam Islam

Ayat-ayat Yang Memuat Kata Al-Khalifah

“Dan ketika Tuhanmu telah berkata kepada para malaikat,’Sesungguhnya Aku akan menjadikan seorang khalifah di bumi”. (QS Al-Baqarah : 30). “Wahai Dawud ! Sesungguhnya Kami telah menjadikan kamu sebagai seorang khalifah di bumi. Maka hukumilah manusia dengan haq. Dan janganlah memperturutkan hawa nafsu sehingga ia menyesatkan kamu dari jalan Allah”. (QS Shaad: 26)

Ayat-ayat Yang Memuat Kata Al-Khala-if

“Dan Dia-lah yang telah menjadikan kalian (manusia) khalifah-khalifah di bumi, dan telah mengangkat sebagian kalian diatas sebagian yang lain, untuk menguji kalian atas apa-apa yang Dia berikan kepada kalian”. (QS Al-An’am: 165)

“Dan sungguh telah Kami hancurkan generasi-generasi sebelum kalian ketika mereka berlaku zhalim, dan para rasul telah datang kepada mereka dengan keterangan yang nyata akan tetapi mereka tidak beriman. Demikianlah Kami membalas kaum yang suka berbuat jahat. Kemudian Kami telah menjadikan kalian sebagai khalifah-khalifah di bumi sesudah mereka agar Kami melihat bagaimana kalian beramal”. (QS (QS Yunus: 14)

“Maka mereka mendustakan Nuh, maka Kami selamatkan Nuh dan orang-orang yang bersamanya dalam sebuah perahu, dan Kami jadikan mereka sebagai khalifah-khalifah, dan Kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang diberi peringatan”. (QS Yunus: 73)

“Dialah yang telah menjadikan kalian sebagai khalifah-khalifah di bumi. Maka barangsiapa kufur, niscaya kekufurannya itu akan menimpa dirinya sendiri ….. (QS Fathir: 39)

Ayat-ayat Yang Memuat Kata Al-Khulafa’

“…. Dan ingatlah ketika Dia telah menjadikan kalian sebagai khalifah-khalifah sesudah kaum Nuh, dan Dia telah melebihkan perawakan tubuh kalian ….” (QS Al-A’raf: 69) [ucapan Huud as. kepada kaumnya]

“…. Dan ingatlah ketika Dia telah menjadikan kalian sebagai khalifah-khalifah sepeninggal kaum ‘Aad dan memberikan tempat bagimu di bumi …” (QS Al-A’raf: 74) [ucapan  Shalih as. kepada kaumnya]

“Atau siapakah yang memperkenankan do’a orang yang terjepit apabila ia berdo’a kepada-Nya, dan yang menghilangkan kesusahan , dan yang menjadikan kalian sebagai khalifah-khalifah bumi (khulafa’ al-ardh) .. “ (QS Al-Naml: 62)

Ayat-ayat Yang Memuat Kata Al-Istikhlaf

“Dan Allah telah menjanjikan bagi orang-orang yang beriman diantara kalian dan orang-orang yang beramal shalih, bahwa Dia sungguh akan meng-istikhlaf mereka (menjadikan mereka sebagai khalifah) di bumi sebagaimana  Dia telah meng-istikhlaf (menjadikan sebagai khalifah) orang-orang sebelum mereka, dan (janji) bahwa Dia sungguh akan meneguhkan bagi mereka din yang telah diridhai-Nya bagi mereka …..”. (QS  Al-Nur: 55)

“Berimanlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan nafkahkanlah sebagian dari apa-apa yang Dia telah menjadikan kalian mustakhlaf (yang dijadikan sebagai khalifah) terhadapnya”. (QS Al-Hadid: 7)

“Dan Rabb-mu Maha Kaya dan Yang Memiliki Rahmat. Jika Dia berkehendak maka Dia akan memusnahkan kalian dan akan meng-istikhlaf (menjadikan sebagai khalifah) apa yang dikehendakinya setelah kemusnahan kalian, sebagaimana  Dia telah menjadikan kalian dari keturunan kaum yang lain (sebelum kalian)”. (QS Al-An’am: 133)

“Jika kalian berpaling maka sungguh aku telah menyampaikan kepada kalian apa-apa (ajaran) yang aku diutus (untuk menyampaikan)nya kepada kalian. Dan Rabb-ku akan meng-istikhlaf (menjadikan sebagai khalifah) kaum selain kalian ….” (QS Huud: 57)

“Mereka (kaum Musa) berkata (kepada Musa),’Kami telah ditindas (oleh Fir’aun) sebelum kamu datang dan sesudah kamu datang’. Musa menjawab,’Mudah-mudahan Allah membinasakan musuh kalian dan meng-istikhlaf kalian (menjadikan kalian sebagai khalifah) di bumi, maka Dia akan melihat bagaimana kalian beramal”. (QS Al-A’raf: 129)

Ayat-ayat Yang Memuat Kata Kerja kh-l-f

”Dan berkata Musa kepada saudaranya yaitu Harun,’Gantikanlah aku (ukhlufniy) dalam (memimpin) kaumku, dan perbaikilah,   …” (QS Al-A’raf: 142)

Penjelasan mengenai kata al-khilafah dalam kamus Lisan al-‘Arab

  1. Al-khalf : belakang, lawan dari depan (muka)
  2. Al-khalaf : yang datang belakangan sebagai ganti dari yang sebelumnya.
  3. Al-takhalluf : terlambat
  4. Al-khaalif (Jmk: khawaalif) : yang datang terlambat (ketinggalan)
  5. Al-khaliifah : yang terbelakang, yang datang kemudian sehingga terlambat, yang mengikuti apa yang lebih dahulu, yang menggantikan apa yang lebih dahulu.

Ibn al-Atsir mengatakan: al-khaliifah (lam panjang) artinya orang yang menggantikan (menduduki posisi) pendahulunya dan menjalankan fungsi pendahulunya itu. Huruf ta’ marbuthah disitu adalah untuk tujuan mubalaghah (dan bukan untuk menunjukkan muannats). Bentuk jamaknya ada dua. Pertama, al-khulafaa’ (seperti pada al-zhariif – al-zhurafaa’). Kedua, al-khalaa-if (seperti pada zhariifah – zharaa-if). Sementara al-khaalifah (kha’ panjang) menunjukkan ketercelaan seseorang (orang yang ketinggalan, orang yang banyak khilaf).

Oleh karena itu Ibn ‘Abbas meriwayatkan hadits: “Bahwasanya seorang Arab Badui bertanya pada Abu Bakr ra.,’Anda khaliifah Rasulullah ?’ Maka Abu Bakr menjawab,’Tidak’. ‘Lalu apakah Anda ini ?’. ‘Saya adalah khaalifah sepeninggal beliau’. Agaknya jawaban Abu Bakr diatas muncul karena ke-tawadhu’-an beliau.

Dari beberapa keterangan diatas, kita bisa menyimpulkan bahwa makna khaliifah ialah:

Pertama, khaliifah berarti seorang pengganti Allah di muka bumi, dalam rangka menunaikan amanat-Nya dan menegakkan hukum-hukum-Nya di muka bumi. Ini tidak berarti bahwa Allah lemah dan tidak berkuasa sehingga membutuhkan bantuan. Bukankah Allah juga menciptakan para malaikat yang dibebani tugas-tugas tertentu ? Sesungguhnya Allah menciptakan manusia sebagai pengganti-Nya adalah sebagai wasilah sunnatullah bagi kemahakuasaan-Nya. Bukankah Allah mengalahkan orang-orang yang ingkar melalui tangan-tangan orang-orang yang beriman (mujahidin) ? Apakah ini berarti Allah tidak mampu membasmi mereka sendirian ? Sebenarnya secara hakiki Allah-lah yang melakukan itu semua, karena kekuasaan-Nya meliputi segala sesuatu. “Bukanlah kamu yang memanah ketika kamu memanah, akan tetapi Allah-lah yang memanah”(QS Al-Anfal: 17). Manusia juga disebut sebagai khalifah-khalifah bumi (khulafa’ al-ardh) karena telah menjadi kepanjangan tangan bagi kekuasaan Allah –dalam batas-batas tertentu- di bumi. Berangkat dari sini kita akan memahami bahwa pada dasarnya tugas manusia untuk menggantikan-Nya merupakan ujian bagi manusia, bagaimanakah perbuatan mereka di muka bumi ini, apakah mencerminkan posisinya sebagai pengganti-Nya ataukah tidak. Untuk itulah kita wajib me-ma’rifat-i nama-nama dan sifat-sifat Allah, agar kita bisa merefleksikan nama-nama dan sifat-sifat-Nya itu dalam kehidupan kita di bumi, sehingga kita seolah-olah merupakan pengganti-Nya. “Takhallaquu bi akhlaaqil-Laah (Berakhlaqlah dengan akhlaq Allah)”.

Khaliifah dalam pengertian ini secara spesifik dinisbatkan kepada Adam as (QS. Al-Baqarah: 30) dan Dawud as (QS. Shaad: 26).

Namun, sebagian ulama (antara lain Ibn Taimiyyah) melarang keras penggunaan istilah khalifat al-Lah, sebab istilah khalifah hanya layak diberikan kepada sesuatu yang menggantikan sesuatu yang telah mati atau telah tidak ada di tempat, padahal Allah selalu hidup dan selalu ada menyertai dan mengawasi para hamba-Nya. Ibn Taimiyyah kemudian menguatkan pendapatnya tersebut dengan riwayat yang menyatakan bahwa seseorang berkata pada Abu Bakr,’Wahai khaliifah al-Lah’. Maka beliau menjawab,’Aku bukan khaliifah al-Lah melainkan khaliifah al-Rasul’. Beliau juga mengatakan bahwa barangsiapa menjadikan bagi Allah seorang khalifah, maka dia telah telah menyekutukan-Nya.

Sebetulnya, kontradiksi diatas timbul karena perbedaan definisi dan persepsi. Apabila kita kembali kepada esensi dan mengabaikan ungkapan-ungkapan (simbol-simbol) bahasa, maka pada dasarnya kontradiksi itu tidak ada. Apalagi kalau kita bisa memahami bahwa pendapat Ibn Taimiyyah diatas merupakan sanggahan terhadap pendapat para sufi dan filosof, yang memang sudah melampaui batas, misalnya dengan mengatakan bahwa raja (sultan), atau manusia pada umumnya, merupakan bayang-bayang Allah (zhill al-Lah).

Kedua, khaliifah berarti pengganti dari yang sebelumnya karena telah tiada, seperti pada kaum yang menggantikan kaum Nuh dan kaum ‘Aad setelah musnah dihancurkan oleh Allah. Demikian pula Banu Israil yang menggantikan kaum Fir’aun yang telah ditenggelamkan. Abu Bakr disebut sebagai khaliifah al-Rasul karena telah menggantikan Rasulullah sepeninggal beliau. (Sesuai dengan riwayat yang menyatakan bahwa seseorang berkata pada Abu Bakr,’Wahai khaliifah al-Lah’. Maka beliau menjawab,’Aku bukan khaliifah al-Lah melainkan khaliifah al-Rasul’.)

Oleh karena itu, secara umum bisa dikatakan bahwa khaliifah berarti pengganti dari sesuatu yang sedang ghaib (tidak hadir). Manusia disebut sebagai khaliifah Allah karena –seolah-olah- telah menggantikan Allah di bumi selama kehidupan dunia fana, dimana selama itu Allah menyembunyikan diri dari penglihatan makhluk-Nya (ghaib ‘inda al-nazhr al-zhahiriy). Di akhirat nanti, Allah akan menampakkan diri-Nya, sehingga pada saat itu berakhirlah kekhalifahan manusia dan berakhirlah masa ujian bagi manusia.

Harun as disebut sebagai khalifah Musa as karena Harun harus menggantikan Musa selama kepergiannya (keghaibannya). Kaum-kaum yang menggantikan kaum ‘Aad dan kaum Nuh, Banu Israil yang menggantikan kaum Fir’aun, serta Abu Bakr yang menggantikan Rasulullah, disebut sebagai khaliifah karena telah menggantikan generasi sebelumnya yang telah lenyap (ghaib).

Manusia Wajib Berhukum dengan Hukum Allah

Berangkat dari misi manusia sebagai khalifah Allah (pengganti Allah) di muka bumi, maka manusia harus beramal sesuai dengan apa yang dikehendaki (diridhai) oleh-Nya. Segala amal manusia yang selaras dengan kehendak Allah sehingga mendatangkan keridhaan-Nya itulah yang dinamakan sebagai ibadah.

Salah satu sifat Allah yang terpenting adalah keadilan. Karena manusia merupakan pengganti Allah di bumi maka manusia wajib menegakkan keadilan di bumi. Keadilan akan tercapai apabila manusia menegakkan hukum-hukum Allah. Keadilan yang dilandaskan pada hukum-hukum Allah merupakan keadilan yang hakiki karena Allah merupakan dzat yang mengetahui hakikat segala sesuatu. Allah menurunkan hukum-hukum-Nya melalui utusan-utusan-Nya, yang membawa ajaran-ajaran dan kitab-kitab-Nya. Oleh karena itu, berhukum dengan kitab Allah merupakan satu-satunya jalan mencapai keadilan hakiki.

Interpretasi terhadap Hukum-hukum dalam Kitab Allah.

Sebagai pemikul amanat Allah, manusia telah dibekali dengan akal. Dengan akal itulah manusia memahami isi kitab Allah. Tanpa akal, manusia tidak mungkin dapat memahami isi kitab Allah. Akal yang bisa memahami adalah akal yang difungsikan. Jadi, akal itu bersifat potensial. Ia akan menjadi aktif setelah disinari oleh hidayah Allah.

Allah Maha Adil. Setiap manusia yang bermujahadah untuk memfungsikan (mengaktifkan) akalnya pasti akan diberi hidayah oleh Allah. “ Dan orang-orang yang bermujahadah dalam (mencari jalan) Kami, pasti akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami” (QS. Al-‘Ankabut: 69). Jadi setiap orang yang belum menemukan jalan Tuhannya pastilah orang yang belum bermujahadah (berusaha sekuat tenaga) dalam mencari jalan-Nya. Ingatlah bagaimana Ibrahim telah bermujahadah dalam mencari Tuhannya, sehingga setelah pencarian yang panjang akhirnya Allah memberikan petunjuk kepadanya.

Akal yang berada dibawah sinar hidayah Allah itulah yang akan mampu memahami isi kitab Allah. Namun perlu disadari bahwa kualitas sinar hidayah itu bisa berbeda-beda pada tiap manusia, sehingga kualitas pemahaman yang dihasilkan pun berbeda-beda. Sinar hidayah yang paling kuat adalah sinar nubuwwah (kenabian), sehingga seorang nabi akan mampu memahami hal-hal yang sama sekali tidak bisa dipahami oleh orang biasa. Dengan sinar kenabian itu, Allah telah mengkaruniakan ilmu yang hakiki dan hikmah tertinggi kepada para nabi-Nya. Oleh karena itu, nabi memiliki otoritas penuh dari Allah untuk meng-interpretasikan isi kitab Allah yang dibawanya. Kebenaran interpretasi nabi bersifat pasti, sehingga segala keterangan yang datang dari nabi harus diterima sebagai kebenaran absolut yang datang dari Allah.

Sinar hidayah yang derajatnya berada setingkat dibawah nabi adalah sinar hidayah yang diterima oleh para ulama. Dengan sinar hidayah ini, seorang ulama akan mampu memahami hal-hal yang belum bisa dipahami oleh kebanyakan orang. Oleh karena itu, para ulama merupakan referensi sekunder dalam mencari interpretasi isi kitab Allah. Dari sini kita bisa memahami sabda Rasulullah,”Ulama merupakan pewaris para nabi”.

Perbedaan pendapat dalam interpretasi pada dasarnya disebabkan oleh sudut pandang yang berbeda, keluasan pandangan yang berbeda, atau kedalaman pandangan yang berbeda. Barangsiapa mampu memandang suatu persoalan dari segala sudut pandang, meliputi segenap dimensinya, dan menyentuh bagian-bagian terdalamnya, maka dia telah mampu memahami persoalan tersebut dengan pemahaman yang terbaik. Marilah kita mengambil gambaran dari sebuah obyek tiga dimensi. Seseorang yang mengamati salah satu atau sebagian proyeksi dari obyek tersebut sebenarnya telah memahami obyek tersebut, hanya saja tidak secara utuh. Namun jika dia mampu mengamati obyek tersebut secara menyeluruh (dari segenap proyeksinya) maka dia telah mampu memahami obyek tersebut secara utuh. Demikian pula apabila seseorang hanya mampu memahami bagian luar obtek tersebut maka dia juga telah memahami obyek tersebut, hanya saja tidak sempurna. Namun apabila dia mampu memahami obyek tersebut sampai ke relung-relungnya yang paling dalam, maka dia telah mampu memahami obyek tersebut secara sempurna.

Aspek-aspek teknis dalam masalah interpretasi kitab Allah dibahas secara panjang lebar dalam kajian ushul fiqh. Untuk menghemat ruang dan waktu, penulis tidak ingin membahasnya disini.

Sunnatullah: Segala Sesuatu Membutuhkan Sang Pengatur (Pemimpin)

Allah merupakan Sang Pengatur Tertinggi atas segala sesuatu. Seandainya tidak ada Sang Pengatur Tertinggi, niscaya alam akan rusak binasa. Bahkan kalaupun ada pengatur, namun jumlahnya ada dua dan sederajat, maka alam akan rusak binasa pula. “Andaikan di langit dan bumi ada banyak ilah selain Allah, tentu keduanya akan rusak binasa” (QS. Al-Anbiya’: 22).

Keberadaan manusia sebagai pengganti Allah di bumi berarti bahwa manusia merupakan pengatur bagi segenap yang ada di bumi agar tidak rusak binasa. Apabila bumi mengalami kerusakan maka yang bertanggung jawab adalah manusia. Oleh karena itu, segenap kerusakan yang ada di bumi akan dinisbatkan kepada sikap dan tingkah laku manusia. “Telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan akibat tingkah laku manusia” (QS. Al-Ruum: 41).

Setiap manusia merupakan pengatur (al-raa’y), hanya saja ruang lingkupnya bisa beragam. “Setiap kalian adalah pengatur (al-raa’y, penggembala) dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepengaturannya (kepemimpinannya). Setiap manusia bertanggung jawab atas kelestarian alam, karena alam merupakan obyek bumi yang mengelilingi manusia. Komunitas sesama manusia pun memerlukan pengaturan, karena setiap individu memiliki kepentingan yang berbeda-beda, yang mungkin akan kontraproduktif terhadap kepentingan individu yang lain. Jika berbagai kepentingan individu ini tidak diatur oleh seorang pengatur maka kepentingan-kepentingan tersebut akan saling bertabrakan sehingga akan terjadi kerusakan. Tabrakan-tabrakan kepentingan inilah yang dalam Al-Qur’an dinyatakan sebagai sesuatu yang harus ditengahi dengan hukum (al-hukm), yang tidak lain adalah hukum Allah. Hukum Allah inilah yang akan bisa menengahi pertikaian kepentingan secara adil (bi al-‘adl, bi al-qisth), sehingga segala sesuatu akan berada pada tempat yang semestinya, sehingga keseimbangan alam pun akan tetap terjaga.

Hukum Menegakkan Khilafah (Negara)

Secara umum terdapat dua arus pemikiran utama mengenai hukum menegakkan negara. Golongan pertama mengatakan bahwa negara wajib ditegakkan. Diantara mereka ada yang mengatakan bahwa wajibnya penegakan negara didasarkan pada nash. Sebagian yang lain mengatakan bahwa pewajiban itu didasarkan pada akal. Sebagian yang lainnya lagi mengatakan bahwa pewajiban itu didasarkan oleh nash sekaligus akal.

Golongan kedua mengatakan bahwa negara boleh ditegakkan, namun tidak harus. Yang harus adalah tegaknya hukum-hukum Allah dan tercapainya ketertiban dalam kehidupan manusia. Golongan ini memiliki pola berpikir yang sangat idealis. Mereka berpikir bahwa apabila semua manusia memiliki kebijaksanaan maka secara otomatis tatanan masyarakat akan tertib dan hukum-hukum Allah akan tegak. Pertanyaan yang perlu diajukan adalah mungkinkah itu terjadi ? Mungkinkah setiap manusia akan memiliki kebijaksanaan tanpa ada satupun yang berperangai dan berbuat jahat ?

Titik temu diantara kedua golongan diatas ialah bahwa tegaknya hukum-hukum Allah merupakan suatu keharusan. Setelah kita memahami bahwa hukum-hukum Allah tidak akan mungkin bisa tegak dengan sendirinya tanpa adanya kepemimpinan (negara), maka kita pun sampai pada kesimpulan bahwa negara wajib ditegakkan. Alasannya, negara merupakan wasilah menuju tegaknya hukum-hukum Allah. Apabila suatu kewajiban tidak bisa dicapai kecuali melalui suatu wasilah yang pada asalnya tidak wajib sekalipun, maka wasilah itu menjadi wajib.

Kriteria Seorang Pemimpin

Karena seorang pemimpin merupakan khalifah (pengganti) Allah di muka bumi, maka dia harus bisa berfungsi sebagai kepanjangan tangan-Nya. Allah merupakan Rabb semesta alam, yang berarti dzat yang men-tarbiyah seluruh alam. Tarbiyah berarti menumbuhkembangkan menuju kepada kondisi yang lebih baik sekaligus memelihara yang sudah baik. Karena Allah men-tarbiyah seluruh alam, maka seorang pemimpin harus bisa menjadi wasilah bagi tarbiyah Allah tersebut terhadap segenap yang ada di bumi. Jadi, seorang pemimpin harus bisa menjadi murabbiy bagi kehidupan di bumi.

Karena tarbiyah adalah pemeliharaan dan peningkatan, maka murabbiy (yang men-tarbiyah) harus benar-benar memahami hakikat dari segala sesuatu yang menjadi obyek tarbiyah (mutarabbiy, yakni alam). Pemahaman terhadap hakikat alam ini tidak lain adalah ilmu dan hikmah yang berasal dari Allah. Pemahaman terhadap hakikat alam sebetulnya merupakan pemahaman (ma’rifat) terhadap Allah, karena Allah tidak bisa dipahami melalui dzat-Nya dan hanya bisa dipahami melalui ayat-ayat-Nya. Kesimpulannya, seorang pemimpin haruslah seseorang yang benar-benar mengenal Allah, yang pengenalan itu akan tercapai apabila dia memahami dengan baik ayat-ayat Allah yang terucap (Al-Qur’an) dan ayat-ayat-Nya yang tercipta (alam).

Bekal pemahaman (ilmu dan hikmah) bagi seorang pemimpin merupakan bekal paling esensial yang mesti ada. Bekal ini bersifat soft, yang karenanya  membutuhkan hardware agar bisa berdaya. Ibn Taimiyyah menyebut hardware ini sebagai al-quwwat, yang bentuknya bisa beragam sesuai dengan kebutuhan. Dari sini bisa disimpulkan bahwa seorang pemimpin harus memiliki dua kriteria: al-‘ilm dan al-quwwat.

Yang dimaksud dengan al-‘ilm (ilmu) tidaklah hanya terbatas pada al-tsaqafah (wawasan). Wawasan hanyalah sarana menuju ilmu. Ilmu pada dasarnya adalah rasa takut kepada Allah. Karena itulah Allah berfirman,”Yang takut kepada Allah diantara para hamba-Nya hanyalah para ulama” (QS. Faathir: 28). Ibnu Mas’ud pun mengatakan,”Bukanlah ilmu itu dengan banyaknya riwayat, akan tetapi ilmu adalah rasa takut kepada Allah”. Namun bagaimana rasa takut itu bisa muncul ? Tentu saja rasa itu muncul  sesudah mengenal-Nya, mengenal keperkasaan-Nya, mengenal kepedihan siksa-Nya. Jadi ilmu itu tidak lain adalah ma’rifat kepada Allah. Dengan mengenal Allah, akan muncul integritas pribadi (al-‘adalat wa al-amanat) pada diri seseorang, yang biasa pula diistilahkan sebagai taqwa. Dari sini, dua kriteria pemimpin diatas bisa pula dibahasakan sebagai al-‘adalat wa al-amanat (integritas pribadi) dan al-quwwat.

Selanjutnya, marilah kita tengok bagaimanakah kriteria para penguasa yang digambarkan oleh Allah dalam Al-Qur’an. Dalam hal ini kita akan mengamati sosok Raja Thalut (QS. Al-Baqarah: 247), Nabi Yusuf (QS. Yusuf: 22), Nabi Dawud dan Sulaiman (Al-Anbiya’: 79, QS Al-Naml: 15).

Raja Thalut:

“Sesungguhnya Allah telah memilihnya (Thalut) atas kalian dan telah mengkaruniakan kepadanya kelebihan ilmu dan fisik (basthat fi al-‘ilm wa al-jism)” (QS. Al-Baqarah: 247).

Nabi Yusuf:

“Dan ketika dia (Yusuf) telah dewasa, Kami memberikan kepadanya hukm dan ‘ilm” (QS. Yusuf: 22).

Nabi Dawud dan Sulaiman:

“Maka Kami telah memberikan pemahaman tentang hukum (yang lebih tepat) kepada Sulaiman. Dan kepada keduanya (Dawud dan Sulaiman) telah Kami berikan hukm dan ‘ilm” (QS. Al-Anbiya’: 79).

“Dan sungguh Kami telah memberikan ‘ilm kepada Dawud dan Sulaiman” (Al-Naml: 15).

Thalut merupakan seorang raja yang shalih. Allah telah memberikan kepadanya kelebihan ilmu dan fisik. Kelebihan ilmu disini merupakan kriteria pertama (al-‘ilm), sementara kelebihan fisik merupakan kriteria kedua (al-quwwat). Al-quwwat disini berwujud kekuatan fisik karena wujud itulah yang paling dibutuhkan saat itu, karena latar yang ada adalah latar perang.

Yusuf, Dawud, dan Sulaiman merupakan para penguasa yang juga nabi. Masing-masing dari mereka telah dianugerahi hukm dan ‘ilm. Dari sini kita memahami bahwa bekal mereka ialah kedua hal tersebut. Apakah hukm dan ‘ilm itu ?

Hukm berarti jelas dalam melihat yang samar-samar dan bisa melihat segala sesuatu sampai kepada hakikatnya, sehingga bisa memutuskan untuk meletakkan segala sesuatu pada tempatnya (porsinya). Atas dasar ini, secara sederhana hukm biasa diartikan sebagai pemutusan perkara (pengadilan, al-qadha’). Adanya hukm pada diri Dawud, Sulaiman, dan Yusuf merupakan kriteria al-quwwat, yang berarti bahwa mereka memiliki kepiawaian dalam memutuskan perkara (perselisihan) secara cemerlang. Al-quwwat pada diri mereka berwujud dalam bentuk ini karena pada saat itu aspek inilah yang sangat dibutuhkan.

Disamping al-hukm sebagai kriteria kedua (al-quwwat), ketiga orang tersebut juga memiliki bekal al-‘ilm sebagai kriteria pertama (al-‘ilm). Jadi, lengkaplah sudah kriteria kepemimpinan pada diri mereka.

Pada dasarnya, kriteria-kriteria penguasa yang dikemukakan oleh para ulama bermuara pada dua kriteria asasi diatas. Meskipun demikian, sebagian ulama terkadang menambahkan beberapa kriteria (yang sepintas lalu berbeda atau jauh dari dua kriteria asasi diatas), dengan argumentasi mereka masing-masing. Namun, jika kita berusaha memahami hakikat dari kriteria-kriteria tambahan tersebut, niscaya kita dapati bahwa semua itu pun tetap bermuara pada dua kriteria asasi diatas.

Imam Mawardi menyebut golongan penguasa sebagai ahlul imamah, yang harus memenuhi tujuh kriteria, yaitu:

  1. Al-‘adalat.
  2. Ilmu ijtihad.
  3. Memiliki kesehatan indera pendengaran, penglihatan, dan lisan.
  4. Memiliki kesehatan anggota badan yang memungkinkan baginya bergerak dengan baik.
  5. Memiliki kapasitas intelektual yang melimpah, yang memungkinkan baginya untuk mengatur negara dalam mencapai maslahat.
  6. Memiliki heroisme yang memungkinkan baginya menjaga kedaulatan negara.
  7. Nasab: harus dari kabilah Quraisy.

Kalau kita mengamati kriteria Mawardi, maka kita dapati bahwa kriteria ke-1 dan ke-2 merupakan kriteria al-‘ilm, sementara kriteria ke-3 sampai dengan kriteria ke-6 masuk kedalam kriteria al-quwwat. Kriteria ke-3 dan ke-4 merupakan kekuatan fisik (al-quwwat al-jasadiyyat), sedangkan kriteria ke-5 & ke-6 merupakan kekuatan non fisik (al-quwwat al-ma’nawiyyat).

Satu kriteria yang sepintas lalu tidak termasuk kedalam dua kriteria asasi adalah kriteria ke-7 (nasab). Namun kalau dicermati, kriteria nasab pada dasarnya masuk kedalam kriteria al-quwwat. Sebagaimana dikatakan oleh beberapa pakar sosiologi Islam, keharusan nasab Quraisy bagi seorang khalifah (pemimpin tertinggi dunia Islam) pada hakikatnya bertujuan untuk menggalang legitimasi dan dukungan dari segenap lapisan rakyat, karena pada masa-masa awal Islam kabilah Quraisy merupakan kabilah yang paling dihormati dan disegani oleh semua pihak. Dengan demikian apabila sang khalifah berasal dari Quraisy, maka legitimasi dan dukungan akan mudah didapat, sehingga stabilitas pemerintahan bisa dicapai. Jadi, nasab ke-Quraisy-an disini merupakan kekuatan legitimasi bagi seorang penguasa. Kekuatan legitimasi sendiri merupakan salah satu bentuk kekuatan (al-quwwat).

Kita bisa mengatakan bahwa kriteria Mawardi diatas tidak lagi dikemukakan dalam tataran esensial, namun sudah berada dalam tataran derivatif. Sesuatu yang derivatif tidak bersifat mutlak. Ia bisa berubah sedemikian rupa dalam rangka memenuhi tujuan-tujuan esensialnya.

Ada baiknya jika kita mencoba untuk merumuskan kembali kriteria Mawardi dalam tataran pertengahan, tidak terlampau esensial (sebagaimana tampak pada dua kriteria asasi) sehingga terkesan mengawang-awang, namun juga tidak terlampau derivatif (sebagai­mana tampak pada formulasi Mawardi) sehingga bersifat kondisional (tidak selalu relevan dengan segala kondisi).

Kriteria pertama (al-‘adalat, integritas pribadi) tidak membawa persoalan. Kriteria kedua juga merupakan suatu kepastian. Ilmu ijtihad merupakan kecerdasan teoritis-transendental (al-kais al-nazhariy al-syar’iy) yang merupakan instrumen yang wajib dimiliki oleh seorang khalifah, agar ia bisa menetapkan kebijakan yang sesuai dengan hukum-hukum Ilahi. Tanpa kriteria kedua ini, kepemimpinan seseorang akan terlepas dari kerangka Ilahi, yang berarti menyalahi fungsi manusia sebagai khalifat al-Lah.

Kriteria ketiga pada dasarnya lebih mengarah pada fungsi dari indera-indera fisiknya ketimbang jasad fisik dari indera-indera fisik itu. Indera penglihatan dan penglihatan merupakan alat eksternal untuk memperoleh pengetahuan secara sempurna. Indera lisan merupakan alat yang paling cepat dan efektif untuk menyampaikan informasi (pengetahuan). Jadi ketiga indera tersebut merupakan hardware untuk input dan output dari suatu “CPU” yang bernama akal. Andaikan ada alat artificial yang bisa menggantikan fungsi input dan output pengetahuan dengan kualitas yang sama dengan yang dilakukan oleh ketiga alat indera tersebut, niscaya keberadaan alat artificial tersebut bisa memenuhi kriteria ketiga. Namun, adakah ciptaan manusia yang bisa menyamai ciptaan Allah ?

Kriteria keempat (kelengkapan anggota badan yang memungkinkan gerak yang baik) pada dasarnya ditetapkan untuk menjamin kemampuan dalam melakukan berbagai aktivitas yang harus dilakukan oleh seorang khalifah. Betapa banyak aktivitas yang membutuhkan gerak, baik gerak anggota badan relatif terhadap badan maupun gerak badan relatif terhadap bumi. Di masa silam, semua tuntutan tersebut hanya mungkin dilaksanakan dengan anggota badan yang lengkap. Namun di era informasi-globalisasi sekarang ini, berbagai aktivitas yang layaknya dilakukan oleh seorang khalifah tidaklah secara mutlak mensyaratkan kelengkapan anggota badan. Jadi, kriteria keempat Mawardi, dengan formulasi beliau, tidak lagi relevan untuk saat ini. Yang masih relevan adalah jiwa dari formulasi beliau, yaitu jaminan kemampuan untuk menunaikan segenap aktivitas seorang khalifah.

Kriteria kelima (kapasitas intelektual) tidak membawa persoalan baru. Yang dimaksud dengan kapsitas intelektual disini ialah kecerdasan praktis (al-dzaka’ al-‘amaliy) atau kebijaksanaan praktis (al-hikmat al-‘amaliyat) mengenai segenap masalah yang berkaitan dengan usaha untuk mengatur negara dalam mencapai maslahat. Masalah-masalah tersebut beragam sesuai dengan tuntutan realitas (mathlub al-waqi’).

Kriteria keenam (heroisme) berarti ketegasan mengambil sikap dalam segala usaha untuk menjaga kedaulatan negara. Jika kriteria ini tidak terpenuhi maka musuh akan memandang rendah negara dan mudah merongrong kedaulatan negara. Seorang khalifah haruslah seorang mujahid, yang tidak segan-segan mengangkat pedang menghadapi orang-orang yang berbuat zhalim dan orang-orang yang menghalangi dakwah agama Allah.

Kriteria ketujuh (nasab) sudah penulis singgung didepan. Jiwa dari kriteria ini adalah kekuatan legitimasi dalam rangka menjaga kesatuan umat dan stabilitas negara.

Apabila kita rangkum, jiwa dari kriteria Mawardi adalah sebagai berikut:

  1. Integritas pribadi.
    1. Kecerdasan teoritis-transendental.
    2. Sanggup menerima dan menyampaikan informasi / pengetahuan secara sempurna.
    3. Jaminan kemampuan untuk melakukan segenap aktivitas seorang khalifah.
    4. Kapasitas intelektual.
    5. Heroisme (ruhul jihad).
  2. Kekuatan legitimasi.

Begitulah Mawardi telah mengemukakan kriteria yang harus dimiliki oleh seorang khalifah. Ibn Taimiyyah, sebagaimana kita lihat sejak awal, agaknya memiliki pandangan yang lebih sederhana namun lebih esensial dibandingkan Mawardi. Yang perlu ditambahkan disini ialah bahwa dalam masalah kriteria al-quwwat, Ibn Taimiyyah berpandangan bahwa wujudnya bisa berbeda-beda sesuai dengan tuntutan realitas. Dalam negara yang menghadapi krisis pertahanan/keamanan, al-quwwat yang paling dibutuhkan ialah keberanian, ketegasan, dan pengetahuan pertahanan/keamanan yang mumpuni. Dalam negara yang sedang menghadapi masalah-masalah ekonomi yang pelik, al-quwwat yang paling dibutuhkan ialah wawasan ekonomi yang cemerlang. Dalam negara yang menghadapi krisis moral, al-quwwat yang paling dibutuhkan ialah ketaqwaan dan kebijaksanaan. Demikian seterusnya.

Macam-macam Kepemimpinan: Khilafah dan Kerajaan (Mulk)

Menurut Ibn Taimiyyah, para nabi Allah dibedakan atas tiga kategori dalam kaitannya dengan kekuasaan (al-mulk). Pertama, nabi yang didustakan dan tidak diikuti oleh kebanyakan kaumnya, dimana dia merupakan seorang nabi yang tidak dianugerahi kekuasaan oleh Allah (nabi tanpa singgasana), seperti Nuh, Ibrahim, Musa, ‘Isa. Kedua, nabi yang sekaligus penguasa (nabiyy malik), seperti Dawud, Sulaiman, dan Yusuf. Indikasi keberkuasaannya ialah bahwa mereka memerintahkan hal-hal yang sifatnya mubah. Ketiga, nabi yang tidak dianugerahi kekuasaan namun ditaati dan diikuti oleh kebanyakan kaumnya, yakni Muhammad saw. Indikasi ketidakberkuasaannya ialah bahwa beliau tidak akan memerintahkan sesuatupun kecuali dengan perintah Allah (wahyu). Ketika Rasulullah saw. ditanya oleh Allah,”Pilihlah, apakah engkau ingin menjadi hamba dan rasul (‘abd rasul), ataukah engkau ingin menjadi nabi sekaligus raja (nabiyy malik)”. Maka beliau memilih menjadi hamba dan rasul, dengan meninggalkan kerajaan. Jadi, Nabi Muhammad bukanlah seorang raja, namun beliau adalah pemimpin umat. Kepemimpinan Rasulullah yang demikian ini disebut sebagai khilafat al-nubuwwat (kepemimpinan Nabi). Dengan posisi inilah beliau telah memimpin Negara Madinah.

Karena kita adalah umat Muhammad yang harus ber-uswah kepada beliau, maka kita dituntut untuk bisa mewujudkan kembali kepemimpinan model Rasulullah sepeninggal beliau. Kepemimpinan ini sering disebut sebagai khilafat al-nubuwwat atau khilafat ‘ala minhaj al-nubuwwat, atau biasa disingkat dengan sebutan khilafah saja.

Durasi khilafah segera sepeninggal Nabi dinyatakan dalam banyak hadits.
“Khilafah Nabi berlangsung selama tiga puluh tahun, kemudian (setelah itu) Allah memberikan kerajaan (al-mulk) kepada siapa yang dikehendakinya” (HR. Abu Dawud, dari Abdul Warits dan Al-‘Awwam).

“Khilafah berlangsung selama tiga puluh tahun, kemudian akan berubah menjadi kerajaan (al-mulk)” (hadits masyhur riwayat ahlu Sunan & dijadikan pegangan oleh Imam Ahmad).

Nabi saw. wafat pada Rabi’ul Awwal tahun 11 H. Genap tiga puluh tahun sesudahnya bertepatan dengan peristiwa Tahun Persatuan (‘Aam al-Jama’at) yaitu pada Jumadil Awwal tahun 41 H dimana Hasan ibn Ali menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah. Jadi pemerintahan Muawiyah merupakan awal dari masa kerajaan (al-mulk). Nabi juga telah memberikan prediksi mengenai periodisasi kekuasaan sepeninggal beliau sampai datangnya hari kiamat.

“Akan datang khilafah Nabi bersama dengan rahmat, kemudian disusul dengan kerajaan (mulk) bersama dengan rahmat, kemudian disusul dengan kerajaan bersama dengan otoritarianisme (jabbariyyat), kemudian disusul dengan kerajaan yang ‘menggigit’ (lalim)” (HR. Muslim).

Riwayat lain yang sangat masyhur mengurutkan periodisasi kepemimpinan tersebut dimulai dengan kepemimpinan Nabi (zaman Nabi), kemudian khilafat ‘ala minhaj al-nubuwwat, kemudian kerajaan yang “menggigit” (mulk ‘adhudh), kemudian kerajaan yang otoriter (mulk jabbariy), dan akhirnya muncullah lagi khilafat ‘ala minhaj al-nubuwwat. Yang menarik pada riwayat yang belakangan ini adalah prediksi Nabi bahwa khilafat ‘ala minhaj al-nubuwwat akan muncul lagi di akhir zaman. Atas dasar hadits prediktif inilah, kebangkitan Islam dan pergerakan Islam semakin menggelora untuk meraih cita-cita yang pasti tersebut. Adapun yang menarik dari riwayat pertama ialah bahwa sebelum tegaknya khilafat ‘ala minhaj al-nubuwwat, akan tegak tiga model kerajaan (bukan dua sebagaimana pada riwayat yang kedua).

Kalau kita amati matan hadits-hadits prediktif tersebut, kita dapati bahwa Nabi selalu menggunakan kata mulk untuk menyatakan model kekuasaan selain khilafat ‘ala minhaj al-nubuwwat. Ini menunjukkan bahwa makna kata mulk dalam hadits-hadits tersebut jauh lebih luas daripada makna kerajaan yang kita pahami dewasa ini (kerajaan monarki atas dasar pewarisan kekuasaan), karena dalam kenyataan sejarah terdapat banyak negara besar yang tidak menerapkan model kerajaan monarkis. Oleh karena itu, makna yang tepat untuk kata mulk tersebut ialah segala jenis model kekuasaan selain khilafat ‘ala minhaj al-nubuwwat.

Terlepas dari kepastian terlaksananya prediksi Nabi diatas, kita akan membahas bagaimanakah hukum menunaikan kepemimpinan dalam bentuk mulk dan khilafah. Ibn Taimiyyah menyatakan bahwa dalam syariat sebelum Muhammad saw, menegakkan mulk itu boleh, sebagaimana yang dilakukan oleh Dawud, Sulaiman, Yusuf, dan Dzul Qarnain. Adapun dalam syariat Muhammad saw, maka pada asalnya, menegakkan mulk itu tidak boleh, sementara menegakkan khilafah itu wajib. Hal ini didasarkan pada sabda Nabi, “ Wajib bagi kalian melaksanakan sunnahku dan sunnah al-khulafa’ al-rasyidun sesudahku. Berpegang teguhlah dengannya meskipun (untuk itu) kalian harus menggigitnya dengan gigi geraham. Dan jauhilah perkara-perkara yang baru karena setiap bid’ah itu sesat”. Kita baru boleh meninggalkan model khilafah (berarti menegakkan mulk) apabila ada kebutuhan untuk itu, sebatas kebutuhan itu pula. Demikianlah pendapat yang paling moderat menurut Ibn Taimiyyah mengenai penegakan mulk dan khilafah.

Lebih rinci lagi, Ibn Taimiyyah mengatakan bahwa penegakan mulk karena kebutuhan itu bisa terjadi dalam beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama, mulk tegak karena ketidakmampuan menegakkan khilafah. Dalam hal ini, hukumnya adalah ma’fuw (dimaaf­kan). Kemungkinan kedua, mulk tegak sebagai hasil ijtihad. Maksudnya, kemampuan untuk menegakkan khilafah itu ada, namun ijtihad yang dilakukan mengatakan bahwa khilafah itu mustahab saja (tidak wajib) dan mulk itu boleh sebagaimana bolehnya mulk pada syariat sebelum Muhammad. Dalam hal ini, tidak ada dosa apabila sang penguasa (malik) memerintah dengan adil. Perlu diketahui, bahwa pendapat yang demikian ini dikemukakan  oleh Ibn Taimiyyah dalam latar diskusi panjang menyikapi kepemimpinan Muawiyah, yang termasuk salah seorang sahabat Nabi.

Diskusi Ekstensif Mengenai Bentuk Negara

Dari pendapat yang dikemukakan oleh Ibn Taimiyyah, kita mencatat bahwa apabila beliau konsisten, maka disana masih tertinggal perbedaan pendapat mengenai bentuk negara. Disatu sisi ada pendapat yang mengatakan bahwa khilafah itu wajib dan hanya boleh ditinggalkan dengan sebab-sebab tertentu. Namun disisi lain ada pendapat yang mengatakan bahwa adanya ijtihad yang memperbolehkan penegakan mulk itu juga tidak mengakibatkan dosa, apabila negara diselenggarakan dengan adil. Dari sini  kita dapati bahwa titik temu yang pasti hanyalah keadilan. Dan memang poin inilah yang disebutkan dalam Al-Qur’an.

Kalau memang kata kuncinya adalah keadilan, maka dengan menghubungkan antara kata ini dengan periodisasi kekuasaan yang disebutkan Nabi, kita akan mendapatkan bahwa mulk ‘adhudh dan mulk jabbariy tidak termasuk kedalam bentuk negara yang diperbolehkan oleh syariat. Sebabnya tidak lain adalah karena sifat ‘adhudh (lalim) dan jabbariy (otoriter)  itu sendiri bertentangan dengan sifat keadilan. Dengan demikian, hanya mulk wa rahmat sajalah yang merupakan mulk yang diperbolehkan oleh syariat, karena makna rahmat selaras dengan makna keadilan. Pemerintahan Muawiyah termasuk kedalam mulk wa rahmat, sehingga karenanya absah menurut syariat.

Dengan demikian kita memahami bahwa  segala bentuk pemerintahan saat ini pada asalnya tidak dibenarkan oleh syariat (karena sudah lewat dari mulk wa rahmat), sehingga kita harus berusaha untuk menegakkan suatu pemerintahan yang adil, yang berdasarkan periodisasi Nabi tidak lain adalah khilafat ‘ala minhaj al-nubuwwat.

Namun tentu saja, basis dari semua pemikiran ini adalah keyakinan terhadap hadits sebagai sumber syariat. Tanpa keyakinan tersebut, niscaya segala pandangan diatas tidak ada artinya sama sekali.

Diskusi mengenai bentuk negara juga tidak bisa dipisahkan dari pembahasan tentang mekanisme pemilihan seorang khalifah. Beberapa terminologi modern mengenai bentuk-bentuk negara dibuat berdasarkan pada mekanisme pemilihan kepala negaranya, misalnya negara demokrasi, negara monarki, negara teokrasi, atau negara teo-demokrasi (istilah yang diperkenalkan oleh Maududi). Untuk itu, berikut ini kita akan membahas tentang mekanisme pemilihan khalifah.

Mekanisme Pemilihan Khalifah

Terdapat banyak pendapat mengenai bagaimanakah seorang khalifah ditetapkan.

Pertama, khalifah ditetapkan dengan nash. Ini merupakan pendapat kaum Syi’ah.

Kedua, khalifah ditetapkan dengan pemilihan (al-ikhtiyar).

Pendapat kedua inipun masih terbagi-bagi menjadi berbagai pandangan. Sebagian membolehkan penetapan khalifah dengan ikhtiyar (penetapan) khalifah sebelumnya. Sebagian yang lain mengatakan bahwa khalifah harus dipilih oleh rakyat banyak.

Penetapan khalifah dengan nash akan memunculkan suatu negara teokrasi, apabila disertai dengan keyakinan bahwa khalifah merupakan wakil Tuhan di bumi, yang memegang kebenaran absolut.

Penetapan khalifah atas dasar ketetapan khalifah sebelumnya semata akan memunculkan negara monarki. Sementara penetapan khalifah atas dasar pilihan rakyat banyak akan memunculkan negara demokrasi. Istilah negara teo-demokrasi muncul belakangan dengan makna negara demokrasi yang dibingkai oleh norma-norma Ilahi, sehingga tidak sepenuhnya tergantung pada kehendak rakyat. Dalam konteks ini, istilah negara demokrasi (lebih tepatnya demokrasi liberal) kemudian diartikan sebagai negara yang sepenuhnya tergantung pada rakyatnya, tanpa dibatasi oleh otoritas transendental.

Keharusan penetapan khalifah dengan nash hanya diyakini oleh kaum Syi’ah. Ahlus Sunnah wal Jama’ah (Sunni) beranggapan bahwa penetapan khalifah dilakukan dengan pemilihan. Pemilihan khalifah oleh rakyat merupakan suatu bentuk akad antara dua pihak, yakni antara pihak khalifah dan pihak rakyat. Dr. Sanhoury (dalam bukunya Le Califat) menegaskan bahwa akad khilafah merupakan akad yang hakiki, sehingga memiliki rukun-rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi, sebagaimana lazimnya akad dalam kajian fiqih. Salah satu rukun yang beliau sebutkan ialah keridhaan dari kedua belah pihak. Keridhaan rakyat berarti legitimasi mereka atas khalifah, sementara keridhaan khalifah berarti kesediaan dan keikhlasan khalifah.  Jadi, khilafah pada dasarnya merupakan suatu kontrak sosial.

Secara lebih spesifik, sebagian ulama mengatakan bahwa akad khilafah merupakan akad wikalah (perwakilan, pemindahan kuasa), suatu jenis akad yang sangat populer dalam kajian fiqih. Mereka mengatakan demikian karena khilafah tidak bisa ditetapkan oleh seseorang pada dirinya sendiri, sebagaimana seseorang tidak mungkin mengambil kuasa tanpa pemberian kuasa dari pemilik kuasa. Karena khilafah merupakan akad wikalah, maka segenap konsekuensi wikalah juga berlaku pada khilafah. Diantara konsekuensi tersebut ialah bahwa khilafah tidak serta-merta diwariskan berdasarkan keturunan. Konsekuensi yang lain ialah bahwa turunnya sang khalifah tidak serta-merta menyebabkan turunnya segenap pejabat khalifah yang diangkat oleh rakyat, karena jabatan mereka merupakan akad antara mereka dan rakyat dan bukan antara mereka dan sang khalifah.

Sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa akad khilafah tidak bisa dikatakan sebagai akad wikalah. Alasannya, rakyat tidak bisa seenaknya mencabut kuasanya atas sang khalifah sebagaimana seorang pemberi kuasa bisa sesuka hati mencabut kuasanya.  Disamping itu, khalifah dituntut untuk menunaikan prinsip-prinsip Ilahi yang mana rakyat tidak bisa mengkuasakan kepada khalifah untuk menunaikan prinsip-prinsip yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Ilahi tersebut.

Dari perdebatan diatas, pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang mengatakan bahwa khilafah merupakan suatu akad namun tidak sepenuhnya bisa dikatakan sebagai akad wikalah. Meskipun demikian, tidak bisa diingkari bahwa khilafah merupakan perwakilan (niyabah) kaum muslimin, sehingga kekuasaan seorang khalifah pada dasarnya berasal dari kaum muslimin itu sendiri.

Dari berbagai pendapat para ulama, penetapan khalifah bisa dilakukan melalui berbagai mekanisme sebagai berikut.

Pertama, dengan pemilihan langsung oleh setiap orang (demokrasi langsung).

Kedua, khalifah ditetapkan oleh ahlul hall wal ‘aqd yang mewakili rakyat.

Ketiga, khalifah ditetapkan oleh khalifah sebelumnya.

Mekanisme kedua dan ketiga harus diikuti dengan baiat ‘ammat, yaitu baiat yang di­lakukan oleh segenap rakyat terhadap khalifah. Baiat ini merupakan bukti atas keridhaan rakyat terhadap sang khalifah. Jadi, mekanisme apapun yang dipakai harus bisa menjamin bahwa kekuasaan sang khalifah berasal dari rakyat. Lain lagi halnya jika khalifah di­tetapkan dengan nash. Karena penetapan ini dianggap sebagai otoritas Tuhan maka rakyat pun tidak berhak untuk campur tangan didalamnya.

Hal penting yang harus dicamkan ialah bahwa orang-orang yang menetapkan sang khalifah harus memenuhi beberapa persyaratan. Inilah yang membedakan antara sistem politik Islam dengan sistem demokrasi liberal. Orang-orang yang dimaksud disini ialah setiap pemilih pada sistem demokrasi langsung, anggota ahlul hall wal ‘aqd, atau khalifah sebelumnya. Imam Mawardi menetapkan tiga persyaratan untuk orang-orang tersebut: 1)Al-‘adalat.  2) Ilmu tentang siapakah yang secara mu’tabar / syar’i berhak menjadi khalifah. 3) Kapasitas intelektual yang memungkinkan seseorang   untuk menetapkan siapakah yang paling tepat secara politis (berdasarkan pertimbangan maslahat ) untuk menjadi khalifah.

Istilah yang juga penting untuk dibahas disini adalah ahlul hall wal ‘aqd. Para ulama mempunyai pandangan yang beragam tentang lembaga ini. Dari berbagai pandangan yang ada, bisa disimpulkan bahwa ahlul hall wal ‘aqd ialah suatu lembaga yang berisi sekelompok orang yang adil yang mewakili segenap wilayah geografis dan keahlian yang relevan. Representasi wilayah geografis dibutuhkan untuk menggalang aspirasi rakyat, sementara representasi keahlian dibutuhkan dalam kaitannya dengan ijtihad kolektif yang berlangsung pada lembaga ini.

Secara etimologis, ahlul hall wal ‘aqd berarti lembaga yang mengurai dan mengikat. Artinya, lembaga inilah yang mengikat (mengangkat) seorang khalifah sekaligus yang mengurai (menurunkan) khalifah apabila perlu. Lembaga ini merupakan kombinasi antara representasi rakyat dan otoritas syariat. Kombinasi inilah yang menjadikan negara Islam berbeda dengan negara demokrasi liberal ataupun negara teokrasi.

Strategi Menuju Penerapan Syariat Islam

Berbicara tentang penerapan syariat Islam, kita akan segera teringat pada berbagai gerakan-gerakan Islam yang tidak pernah lelah menyuarakan diberlakukannya syariat Islam, mulai dari mereka yang tergolong radikal sampai pada yang moderat, mulai dari yang menginginkan penerapan itu sekarang juga sampai pada yang memberikan toleransi terhadap penerapan secara bertahap atau setelah siap infrastrukturnya.

Definisi Syariat Islam

Sebelum kita berbicara banyak tentang syariat Islam dan strategi menuju penerapannya, adalah sebuah keharusan bagi kita untuk memberikan batasan-batasan pengertian pada istilah syariat Islam itu sendiri.

Sebetulnya ada beberapa istilah yang memiliki esensi yang sama dengan istilah syariat Islam, antara lain hukum Islam, hukum Allah, qanun ilahi, dan sebagainya. Dalam pembahasan ini kita akan lebih mengutamakan esensi daripada sekedar istilah-istilah belaka.

Seluruh istilah-istilah diatas kurang lebih bermakna segenap aturan kehidupan dengan segala dimensi dan aspeknya yang telah ditetapkan oleh Allah dan rasul-Nya untuk umat manusia. Aturan-aturan tersebut meliputi dimensi ritual maupun dimensi sosial. Ia meliputi wilayah-wilayah privat sekaligus wilayah-wilayah umum. Jadi, syariat Islam tidak hanya berarti hukum pidana Islam. Ia bukan pula sekedar aturan-aturan tentang sholat dan doa. Ia amat luas, seluas cakupan kehidupan itu sendiri.

Landasan Syar’i Penerapan Syariat Islam

Aturan-aturan kehidupan yang biasa kita sebut sebagai syariat itu bisa saja berbeda dari umat satu ke umat yang lainnya, meskipun asasnya sama yaitu tauhid. Hal ini telah dinyatakan oleh Allah dalam QS Al-Maidah: 48. “Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan syir’at dan minhaj”.

Dari sini kita memahami bahwa setiap umat diwajibkan untuk berhukum pada syariatnya masing-masing. Umat Nabi Musa as diwajibkan untuk berhukum pada Taurat (QS Al-Maidah : 44). Umat Nabi Isa as diwajibkan untuk berhukum pada Injil (QS Al-Maidah : 47). Demikian pula umat Nabi Muhammad saw diwajibkan untuk berhukum pada Al-Qur’an (QS Al-Maidah : 48-49). Dan yang dimaksud dengan umat Muhammad adalah umat manusia di seluruh penjuru dunia semenjak Muhammad diutus menjadi rasul penutup sekalian nabi dan rasul.

Penerapan Syariat Islam pada Masa Kenabian

Masa kenabian merupakan masa formasi syariat Islam itu sendiri. Masa kenabian merupakan transisi dari masa jahiliyah menuju masa yang penuh dengan cahaya petunjuk. Sirah Nabi mengajarkan kepada kita bahwa proses perubahan sistem masyarakat dan negara harus dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan. Perubahan masyarakat harus dimulai dari perubahan kepribadian. Negara Madinah yang sedemikian hebat adalah bermula dari para sahabat awal (al-sabiqun al-awwalun) yang telah menjalani penggemblengan kepribadian dalam waktu yang sangat lama di Makkah.

Syariat Islam yang turun di Makkah lebih banyak yang berorientasi pada hal-hal yang asasi, yakni pokok-pokok keimanan dan kebenaran universal. Syariat-syariat yang bersifat peripheral baru muncul setelah tegaknya sistem bernegara, yakni Negara Madinah. Itupun tetap terjadi secara bertahap dan berkesinambungan. Kita sangat mengetahui bahwa pengharaman judi dan riba, misalnya, dilakukan secara bertahap. Demikian pula ketentuan-ketentuan tentang sikap terhadap orang-orang kafir juga turun secara bertahap dan berkesinambungan. Namun satu hal yang mesti kita catat ialah bahwa syariat Islam itu sudah sempurna pada penghujung risalah Nabi, dimana Allah berfirman :

“Pada hari ini telah Kusempurnakan bagi kalian din kalian, dan telah kusempurnakan atas kalian nikmat-Ku, dan  Aku telah ridha Islam menjadi din kalian” (QS Al-Maidah : 3)

Dengan demikian sepeninggal Rasulullah, umat Islam wajib melaksanakan keseluruhan syariat Islam yang sudah sempurna. Dan demikianlah yang telah dicontohkan oleh umat Islam pada masa khilafah rasyidah. Hanya saja sesudah itu, simpul-simpul hukum Islam terurai satu demi satu, sedikit demi sedikit, sampai akhirnya hampir ditinggalkan sama sekali pada zaman kita sekarang ini. Hal ini terjadi karena umat Islam dihadapkan pada berbagai hambatan, baik internal maupun eksternal, untuk melaksanakan syariat Islam secara sempurna.

Atas fenomena ini, kita berpegang pada kaidah fiqih bahwa ketidakmampuan untuk melaksanakan suatu kewajiban secara sempurna tidak berarti menyebabkan gugurnya kewajiban itu sama sekali, akan tetapi kewajiban itu tetap harus ditunaikan sesuai dengan kemampuan yang ada.

Syariat Islam pada Masa Khilafah Rasyidah

Masa khilafah rasyidah termasuk masa yang dijadikan model bagi sistem tata kehidupan islami. Pada masa Umar ibn Khaththab, Islam telah meluas ke wilayah-wilayah sekitar Hijaz. Keragaman kondisi sosiokultural masyarakat di wilayah-wilayah baru menuntut Umar untuk melakukan ijtihad-ijtihad baru dalam berbagai aspek hukum Islam. Masa Umar dan khalifah sebelumnya, yakni Abu Bakar, merupakan masa-masa yang stabil. Pada penghujung kekhalifahan Utsman ibn Affan, kondisi politik mulai tidak stabil. Meskipun demikian, hukum-hukum Islam masih ditegakkan dibawah sistem khilafah.

Syariat Islam pada Masa Dinasti-dinasti Islam

Yang dimaksud dengan masa dinasti-dinasti Islam ialah masa Bani Umayyah sampai masa runtuhnya Dinasti Utsmaniyah. Masa-masa ini dan masa-masa-masa sesudahnya (sebelumnya tegaknya kembali khilafah) disebut oleh para ulama sebagai masa mulk, untuk membeda­kan­nya dari khilafah.

Pada masa dinasti-dinasti Islam, hukum Islam masih diakui dan ditetapkan sebagai sistem hukum yang harus diterapkan. Karena itu tidaklah mengherankan apabila kita bisa mendapatkan banyak kitab-kitab hukum positif islam dari masa-masa ini, misalnya kitab Al-Kharraj karya Hakim Agung Abu Yusuf yang mengatur masalah keuangan negara secara islami. Jadi, meskipun bentuk negaranya bukan lagi khilafah, namun dinasti-dinasti islam tersebut masih menerapkan hukum Islam.

Syariat Islam Pasca Runtuhnya Dinasti Utsmaniyah

Runtuhnya Dinasti Utsmaniyah menandai mulai masuknya pengaruh dan hegemoni Barat secara signifikan terhadap negeri-negeri muslim. Hal ini terutama sangat didukung oleh adanya gelombang kolonialisme dan imperialisme Barat atas negeri-negeri muslim. Dari sisi hukum dan aturan bernegara, negeri-negeri muslim akhirnya menerapkan hukum dan sistem bernegara ala Barat, dengan meninggalkan hukum dan sistem bernegara ala Islam, baik sedikit maupun banyak.

Kolonialisme dan imperialisme tersebut ternyata tidak begitu saja berakhir pada saat negeri-negeri muslim itu mendapatkan kemerdekaannya. Ternyata, kolonialisme dan imperialisme Barat terus berlanjut, hanya saja dalam bentuk lain yang lebih halus, yang dikenal dengan istilah neo-kolonialisme dan neo-imperialisme. Intinya, negeri-negeri muslim masih saja terbelenggu oleh hegemoni Barat dan amat tergantung kepada mereka. Dan saat ini, hukum Barat telah diterapkan oleh hampir sebagian besar negara-negara muslim.

Berbagai krisis dan kegagalan pada negeri-negeri muslim yang menerapkan hukum Barat tersebut telah membangkitkan kesadaran sebagian kalangan bahwa hukum Barat harus ditinggalkan. Dan alternatif utama mereka ialah hukum Islam, yang mereka sadari telah berhasil mengantarkan para pendahulu mereka menuju kejayaan. Cita-cita penerapan kembali hukum Islam dalam banyak kasus sulit untuk dipisahkan dengan cita-cita penegakan kembali khilafah islamiyah. Hal ini tidaklah mengherankan karena hukum Islam memang hanya akan bisa diterapkan secara sempurna dalam sebuah negara yang bernama khilafah islamiyah.

Syariat Islam di Beberapa Negara Muslim Saat Ini

Arab Saudi, sebagai contoh, telah sejak lama menerapkan hukum positif Islam, termasuk dalam aspek pidana, meskipun disana terdapat perbincangan khusus dalam hal sistem negara dan berbagai kebijakan luar negerinya. Negeri ini merupakan negeri yang mayoritas penduduknya adalah muslim. Belum lagi, di negeri ini terdapat dua kota suci, yaitu Makkah, tempat kaum muslimin menunaikan ibadah haji, dan Madinah, bekas ibukota Negara Islam Pertama. Di negeri ini, beberapa bagian dari syariat Islam bahkan telah menjadi tradisi masyarakatnya. Contohnya ialah syariat menutup aurat bagi wanita. Bagi masyarakat Saudi, mengenakan jilbab tidak lagi dipandang sebagai kewajiban yang baru, akan tetapi sudah dianggap sebagai tradisi kehidupan mereka.

Di kawasan Asia Tenggara, kita telah menyaksikan bahwa beberapa wilayah di Malaysia dan demikian pula propinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD) di Indonesia telah memiliki mahkamah syariah. Setidak-tidaknya, itu merupakan pilot project bagi penerapan syariat Islam secara lebih luas dan lebih lengkap.

Di Afghanistan pada masa pemerintahan Thaliban, kita menyaksikan bahwa pemerintah berusaha untuk menerapkan syariat Islam secara total dengan, tentu saja, konsep syariat Islam yang mereka pahami.

Di Iran, meskipun mereka bukan muslim Sunni, syariat Islam telah diterapkan dalam berbagai sektor kehidupan, berdasarkan konsep aqidah Syi’ah dan fiqih Syi’ah (fiqih Ja’fari).

Beberapa negara muslim yang lain juga berusaha menerapkan syariat Islam dalam beberapa sektor kehidupan yang memungkinkan, baik dengan nama syariat Islam ataupun dengan hanya mementingkan esensinya.

Syariat Islam di Indonesia Saat Ini

Sebagian kecil dari syariat Islam sebetulnya sudah diterapkan di Indonesia. Yang dimaksud ialah penerapan nilai-nilai kebenaran dan keadilan yang bersifat universal dan beberapa bagian dari hukum yang khas Islam seperti hukum pernikahan dan hukum waris. Kalau kita perhatikan, hukum-hukum khas Islam yang telah diterapkan ialah yang bersifat ritual dan tidak memiliki dampak sosial politik yang signifikan.

Sebenarnya, Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan aspek-aspek sosial politik. Tanpa aspek-aspek tersebut, Islam tidak layak lagi disebut sebagai Islam. Bahkan, salah satu sebab utama mengapa Islam dimusuhi di Mekkah ialah karena Islam memasuki wilayah-wilayah social politik.

Kalaupun ada penerapan syariat Islam di Indonesia dalam wilayah yang lebih luas, maka kita dapati sifatnya masih belum mengikat, tetapi sekedar pilihan. Padahal, hukum baru dikatakan hukum apabila ia bersifat mengikat.

Hambatan-hambatan dalam Usaha Penerapan Syariat Islam

Secara umum hambatan-hambatan yang ada adalah sebagai berikut.

  1. Hambatan eksternal berupa pihak-pihak yang memang sejak awal memiliki antipati terhadap Islam dan syariat Islam. Mereka adalah para pengusung agama dan ideologi tertentu diluar Islam, terutama yang memiliki pengalaman pahit melawan Islam. Mereka senantiasa menyebarluaskan imej yang negative tentang Islam dan syariat Islam, misalnya dengan menjelek-jelekkan Islam dengan slogan “Harem dan Pedang” (sebagai simbol bagi pengungkungan kaum wanita dan kekerasan ).
    1. Hambatan dari pihak-pihak yang sebetulnya tidak terlalu ideologis kecuali bahwa mereka menolak penerapan syariat Islam karena akan mengekang kesenangan mereka. Mereka itulah yang sering disebut sebagai para hedonis, atau yang dalam bahasa Islam disebut sebagai ahlul ma’aashiy.
    2. Hambatan dari pihak-pihak yang menolak syariat Islam karena belum memahami syariat Islam, atau memahaminya dengan pemahaman yang salah. Mereka inilah yang dalam bahasa Islam disebut sebagai ahlul jahl.
    3. Disamping itu, usaha-usaha menuju penerapan syariat Islam juga berkaitan dengan masalah strategi. Hambatan-hambatan bisa pula muncul dari pihak-pihak yang sudah sepakat dengan syariat Islam dan penerapannya, akan tetapi memiliki strategi yang berbeda-beda. Hambatan dari sisi ini akan menjadi semakin signifikan apabila strategi-strategi tersebit saling berseberangan satu sama lain.

Faktor-faktor Penguat dan Pendukung dalam Usaha Penerapan Syariat Islam

Setidaknya ada beberapa hal yang menjadi modal atau kekuatan dalam usaha menuju penerapan syariat Islam.

  1. Jumlah umat Islam cukup signifikan.
    1. Maraknya gerakan-gerakan Islam yang senantiasa menyuarakan diterapkannya syariat Islam.
    2. Gagalnya beberapa sistem hukum dan bernegara yang bukan Islam telah memunculkan rasa frustasi umat manusia, sehingga mereka membutuhkan alternatif-alternatif yang lain. Diantara alternatif itu ialah Islam.
    3. Keberhasilan usaha-usaha politik dari kalangan Islam dan partai-partai politik Islam di beberapa negeri muslim.
    4. Sejarah umat Islam yang cemerlang di masa lampau ketika mereka menerapkan syariat Islam. Sejarah cemerlang ini setidak-tidaknya bisa memunculkan kerinduan-kerinduan pada benak umat Islam atas kembalinya masa kejayaan mereka.

Strategi Menuju Penerapan Syariat Islam

Dalam usaha menuju penerapan syariat Islam atau sistem hukum apapun juga, setidak-tidaknya akan ada lima elemen yang terlibat. Kelima elemen tersebut ialah :

  1. Masyarakat
  2. Konsep
  3. Aparatur (SDM)
  4. Sistem kekuasaan / Negara
  5. Lingkungan eksternal

I. Masyarakat sebagai Salah Satu Elemen dalam Usaha Menuju Penerapan Syariat Islam

Masyarakat dalam hal ini merupakan elemen yang sangat penting kalau bukannya yang paling penting, karena merekalah sasaran, pendukung, sekaligus kekuatan pengendali dari  sistem hukum yang akan diterapkan. Dalam rangka menuju penerapan syariat Islam, masyarakat harus memiliki dua karakter.

  1. Memiliki komitmen untuk siap menerima dan melaksanakan syariat Islam.
  2. Memiliki pemahaman yang benar tentang materi syariat Islam itu sendiri.

Karakter yang pertama bisa dibentuk dengan cara memperkuat komitmen dan ghirah keislaman masyarakat. Hal ini bisa dilakukan dengan banyak cara. Salah satunya yang harus ada adalah pemurnian dan penguatan aqidah umat. Disamping itu masyarakat harus dibuat sadar dan prihatin atas permasalahan-permasalahan umat Islam saat ini, sehingga kecemburuannya (ghirahnya) terhadap Islam dan umat Islam serta semangat perjuangannya (ruh jihadnya) menjadi berkobar.

Karakter yang kedua bisa dibentuk dengan berbagai bentuk pencerdasan masyarakat tentang materi hukum Islam. Usaha tersebut bisa dilakukan melalui berbagai penyuluhan, kajian, seminar, paparan media massa, penerbitan buku secara massal, dan sebagainya, yang dilakukan pada segenap lapisan masyarakat, dengan pendekatan dan pembahasaan yang sesuai. Dengan demikian, masyarakat diharapkan akan bisa memandang syariat Islam sebagai sesuatu yang sempurna, canggih, dan indah. Hanya saja usaha-usaha tersebut membutuhkan SDM yang juga memiliki pemahaman yang memadai tentang materi hukum Islam itu sendiri.

II. Stok Aparatur (SDM) sebagai Salah Satu Elemen dalam Usaha Menuju Penerapan Syariat Islam

Aparat-aparat dalam penerapan syariat Islam nantinya paling tidak harus memenuhi beberapa kriteria berikut.

  1. Memiliki kepribadian yang terpercaya (amanah, taqwa)
  2. Memiliki kapabilitas yang memadai dalam bidang keahlian atau keilmuan yang terkait.
  3. Tersedia dalam jumlah mencukupi dalam segenap levelnya.

Kriteria-kriteria diatas hanya bisa dicapai apabila terdapat lembaga-lembaga pengkaderan dan pendidikan yang berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan kuantitas. Dengan demikian, sebelum syariat Islam diterapkan, harus ada terlebih dulu lembaga-lembaga pendidikan yang akan mencetak SDM-nya.

Dalam hal ini, beberapa hal berikut barangkali bisa dilakukan.

  1. Memberdayakan dan membenahi (menyempurnakan) lembaga-lembaga pendidikan terkait yang sudah ada. Apabila sekarang kita sudah memiliki banyak IAIN dan semacamnya maka kita harus melakukan pemberdayaan dan pembenahan (penyempurnaan) dalam berbagai aspeknya (kurikulum, sistem, dan sebagainya) sehingga kedepan lembaga-lembaga tersebut mampu menyediakan stok SDM yang diinginkan. Demikian pula, apabila sekarang ini kita telah memiliki fakultas-fakultas hukum favorit yang notabene sekular, maka kita bisa melakukan perombakan pada beberapa sub sistemnya sehingga tidak lagi secular akan tetapi tetap menyisakan aspek-aspek keilmuannya yang bersifat netral. Demikian seterusnya.
  2. Membuka lembaga-lembaga pendidikan baru dalam keilmuan dan keahlian terkait. Ada bebarap alasan atas usaha ini. Pertama, belum adanya lembaga dalam bidang keilmuan atau keahlian tertentu yang amat dibutuhkan. Kedua, lembaga-lembaga dalam bidang keilmuan atau keahlian yang dimaksud sudah ada akan tetapi jumlahnya masih kurang. Sekarang ini tentu kita menyaksikan bahwa telah banyak berdiri kolese-kolese atau fakultas-fakultas ilmu ekonomi islam, perbankan syariah, manajemen islam, dan sebagainya. Ini semua merupakan fenomena yang harus terus ditingkatkan, baik kualitas maupun kuantitasnya.
  3. Menjalin kerjasama pendidikan dengan negara-negara muslim yang kualitas pendidikan dalam keilmuan terkait telah lebih maju. Diantara bentuk kerjasama ini ialah pengiriman mahasiswa berprestasi ke luar negeri, pendirian kampus-kampus baru dengan standar kualifikasi kampus-kampus luar negeri yang ternama, pembukaan kampus-kampus cabang dari kampus-kampus luar negeri yang ternama, pengiriman dosen-dosen dan guru besar yang berkualitas dari luar negeri, kerjasama dalam bentuk pendanaan atau pemberian beasiswa belajar kepada mahasiswa berprestasi, dan sebagainya.
  4. Mengadakan pelatihan-pelatihan (courses dan trainings) dalam rangka up-grading stok SDM yang saat ini sudah ada.

III. Konsep sebagai Salah Satu Elemen dalam Usaha Menuju Penerapan Syariat Islam

Sesudah muncul suara-suara yang menuntut diterapkannya syariat Islam, tidaklah mengherankan jika ada yang bertanya,”Bagaimana konsep syariat Islam yang akan diterapkan itu?” Ini menyadarkan kita bahwa penerapan syariat Islam tidaklah cukup hanya dengan berbekal kemauan, akan tetapi harus ada juga konsep yang jelas tentang syariat Islam itu sendiri.

Permasalahan konsep ini merupakan permasalahan yang amat penting, dengan beberapa alasan sebagai berikut.

  1. Banyak fenomena ketakutan (fobia) terhadap syariat Islam, bahkan di kalangan umat Islam sendiri, disebabkan karena belum paham terhadap syariat Islam atau karena pemahaman yang salah.
  2. Beberapa kalangan masih meragukan penerapan syariat Islam karena mereka belum melihat adanya konsep yang jelas dan lengkap tentang syariat Islam. Diantara mereka ada yang meragukan bahwa Islam memiliki konsep yang mampu menjawab tantangan zaman modern.
  3. Beberapa kalangan, terutama para pemikir Barat, masih meragukan bahwa syariat Islam bisa diterapkan sebagai representasi dari Islam itu sendiri. Mereka senantiasa mengklaim bahwa penerapan syariat Islam dalam kenyataannya hanyalah penerapan atas konsep yang dimiliki oleh madzhab tertentu saja, dengan tidak memberikan ruang bagi madzhab yang lainnya. Pandangan ini tentu saja harus dipupus dengan cara menyusun dan mensosialisasikan konsep yang tidak terkungkung oleh satu madzhab saja akan tetapi terbuka bagi setiap konsep yang lebih baik meskipun datang dari madzhab yang berbeda.
  4. Ternyata, konsep syariat Islam masih memerlukan proyek ijtihad besar-besaran, apabila akan diterapkan sebagai hukum positif di zaman sekarang ini. Hal ini sangat mudah dimengerti, karena sudah sejak lama kita tidak menerapkan syariat Islam dan karenanya ijtihad juga berhenti – kecuali dalam skala yang sangat kecil. Stagnasi ijtihad ini akhirnya berakibat pada kondisi dimana sebagian konsep-konsep syariat Islam yang ada saat ini adalah konsep-konep yang sudah out of date. Disamping itu, penerapan sistem kehidupan yang tidak islami dalam jangka waktu yang sangat lama telah memunculkan habitat yang kurang kondusif bagi penerapan syariat islam secara sempurna dan menyeluruh. Habibat tersebut, setidak-tidaknya dalam waktu dekat ini, hanya memungkinkan adanya pene­rapan syariat Islam sebagai tambal sulam saja atau pada wilayah-wilayah tertentu saja.

Dalam usaha merumuskan konsep syariat Islam, terdapat empat hal yang bisa diintegrasikan untuk kemudian menghasilkan sebuah konsep baru. Empat hal tersebut ialah konsep asasi (yakni teks-teks Al-Qur’an dan Al-Sunnah), konsep lama (yang merupakan hasil ijtihad para pemikir Islam terdahulu), realitas, dan ide-ide baru.

Setelah konsep baru terumuskan, maka kita harus melakukan uji reliabilitas terhadap konsep tersebut. Sesudah itu, ada baiknya jika kita juga melakukan pilot project (proyek percobaan) terhadap konsep tersebut. Setelah melakukan berbagai evaluasi dalam rangka mencapai kesempurnaan, maka kita baru bisa menerapkan konsep tersebut secara massal.

Langkah-langkah bertahap diatas perlu dilakukan untuk menghindari kesalahan-kesalahan penerapan syariat Islam dalam skala luas. Kita tidak menginginkan bahwa manusia mengalami trauma atau menjadi antipati terhadap syariat Islam hanya gara-gara penerapan syariat Islam yang keliru, sembrono, atau kurang matang. Jika hal ini terjadi, maka sesungguhnya penyembuhan itu lebih sulit daripada pencegahan. Lebih-lebih lagi masyarakat Barat, tentunya akan menjadikan kesalahan tersebut sebagai senjata untuk menyebarluaskan gambaran yang negatif tentang Islam dan syariat Islam, karena mereka selalu memandang segala sesuatu berdasarkan sejarah dan fakta, bukan pada konsepnya.

IV. Sistem Kekuasaan / Negara sebagai Salah Satu Elemen dalam Usaha Menuju Penerapan Syariat Islam.

Sistem kekuasaan atau negara dalam hal ini merupakan elemen yang sangat penting karena pada akhirnya merekalah pelaksana, penjamin, dan pelindung penerapan syariat Islam. Karena itu, tidak mengherankan jika kemudian muncul slogan Laa huduuda illa bid daulah (Tidak ada hukum pidana Islam kecuali dengan adanya negara [Islam]) dan slogan-slogan lain yang semakna. Dalam hal ini, yang kita butuhkan adalah sebuah kepemimpinan yang islami. Dalam usaha kesana, dibutuhkan langkah-langkah politis yang efektif.

Dalam iklim demokrasi liberal saat ini, barangkali umat Islam harus berjuang secara parlementer dengan cara membentuk partai-partai politik untuk bisa meraih posisi-posisi kepemimpinan negara. Dan kita tidak bisa memungkiri bahwa partai politik merupakan salah satu sarana yang sangat efektif untuk saat ini. Usaha menuju kepemimpinan Negara yang Islami juga bisa didukung dengan gerakan-gerakan ekstraparlementer, pada saat gerakan-gerakan yang demikian dipandang efektif. Adapun jalan yang paling radikal menuju kepemimpinan islami ialah revolusi. Hanya saja, Nabi tidak pernah mencontohkan revolusi berdarah dalam meraih sebuah kepemimpinan Negara. Yang beliau saw contohkan ialah sebuah perjuangan yang menyeluruh, simultan dan alami. Namun jika revolusi tersebut bisa dilakukan tanpa darah, maka itu baru bisa dibenarkan karena pernah dicontohkan oleh Nabi.

V. Lingkungan Eksternal sebagai Salah Satu Elemen dalam Usaha Menuju Penerapan Syariat Islam

Yang dimaksud dengan lingkungan eksternal disini ialah dunia internasional diluar wilayah negara yang akan menerapkan syariat Islam. Bagaimanapun juga, terlebih-lebih di era informasi dan globalisasi ini, dunia internasional memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap setiap negara yang ada.

Dalam rangka menghadapi pengaruh eksternal yang begitu kuat, kita harus memiliki posisi tawar yang tinggi. Hal ini bisa dicapai apabila kita memiliki kemandirian yang tinggi dan memiliki kekuatan yang diperhitungkan. Disamping itu, kita juga harus senantiasa memberikan imej  yang positif dan simpatik kepada dunia eksternal. Akan lebih efektif lagi, jika itu juga kita ikuti dengan usaha-usaha infiltrasi pemikiran kepada dunia internasional.

* * *

Demikianlah beberapa hal penting yang patut dicatat dalam usaha menuju penerapan syariat Islam. Ia merupakan usaha-usaha yang menyeluruh, simultan, bertahap, dan kontinyu. Ingatlah bahwa umur dakwah itu tidaklah seumur seorang manusia saja, namun sama dengan umur peradaban, yang bisa satu abad, dua abad, atau lebih lama lagi. Yang harus dilakukan oleh setiap generasi adalah berusaha mewujudkan cita-cita seoptimal mungkin dan pada saat yang sama memberikan pijakan yang kuat bagi generasi selanjutnya untuk mewujudkan cita-cita yang sama. Jadi, perjuangan ini harus kontinyu dari generasi ke generasi, sampai cita-cita itu benar-benar terwujud.

Konsep Kepemimpinan dalam Islam

  1. Kepemimpinan itu wajib ada, baik secara syar’i ataupun secara ‘aqli. Adapun secara syar’i    misalnya tersirat dari firman Allah tentang doa orang-orang yang selamat :))   واجعلنا للمتقين إماما “Dan jadikanlah kami sebagai imam (pemimpin) bagi orang-orang yang bertaqwa” [QS Al-Furqan : 74].  Demikian pula firman Allah أطيعوا الله و أطيعوا الرسول و أولي الأمر منكم “Taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul dan para ulul amri diantara kalian” [QS An-Nisaa’ : 59]. Rasulullah saw bersabda dalam sebuah hadits yang sangat terkenal : “Setiap dari kalian adalah pemimpin, dan setiap dari kalian akan ditanya tentang kepemimpinannya”. Terdapat pula sebuah hadits yang menyatakan wajibnya menunjuk seorang pemimpin perjalanan diantara tiga orang yang melakukan suatu perjalanan. Adapun secara ‘aqli, suatu tatanan tanpa kepemimpinan pasti akan rusak dan porak poranda.

Kriteria Seorang Pemimpin

Karena seorang pemimpin merupakan khalifah (pengganti) Allah di muka bumi, maka dia harus bisa berfungsi sebagai kepanjangan tangan-Nya. Allah merupakan Rabb semesta alam, yang berarti dzat yang men-tarbiyah seluruh alam. Tarbiyah berarti menumbuhkembangkan menuju kepada kondisi yang lebih baik sekaligus memelihara yang sudah baik. Karena Allah men-tarbiyah seluruh alam, maka seorang pemimpin harus bisa menjadi wasilah bagi tarbiyah Allah tersebut terhadap segenap yang ada di bumi. Jadi, seorang pemimpin harus bisa menjadi murabbiy bagi kehidupan di bumi.

Karena tarbiyah adalah pemeliharaan dan peningkatan, maka murabbiy (yang men-tarbiyah) harus benar-benar memahami hakikat dari segala sesuatu yang menjadi obyek tarbiyah (mutarabbiy, yakni alam). Pemahaman terhadap hakikat alam ini tidak lain adalah ilmu dan hikmah yang berasal dari Allah. Pemahaman terhadap hakikat alam sebetulnya merupakan pemahaman (ma’rifat) terhadap Allah, karena Allah tidak bisa dipahami melalui dzat-Nya dan hanya bisa dipahami melalui ayat-ayat-Nya. Kesimpulannya, seorang pemimpin haruslah seseorang yang benar-benar mengenal Allah, yang pengenalan itu akan tercapai apabila dia memahami dengan baik ayat-ayat Allah yang terucap (Al-Qur’an) dan ayat-ayat-Nya yang tercipta (alam). Bekal pemahaman (ilmu dan hikmah) bagi seorang pemimpin merupakan bekal paling esensial yang mesti ada. Bekal ini bersifat soft, yang karenanya  membutuhkan hardware agar bisa berdaya. Ibn Taimiyyah menyebut hardware ini sebagai al-quwwat, yang bentuknya bisa beragam sesuai dengan kebutuhan. Dari sini bisa disimpulkan bahwa seorang pemimpin harus memiliki dua kriteria: al-‘ilm dan al-quwwat. Yang dimaksud dengan al-‘ilm (ilmu) tidaklah hanya terbatas pada al-tsaqafah (wawasan). Wawasan hanyalah sarana menuju ilmu. Ilmu pada dasarnya adalah rasa takut kepada Allah. Karena itulah Allah berfirman,”Yang takut kepada Allah diantara para hamba-Nya hanyalah para ulama” (QS. Faathir: 28). Ibnu Mas’ud pun mengatakan,”Bukanlah ilmu itu dengan banyaknya riwayat, akan tetapi ilmu adalah rasa takut kepada Allah”. Namun bagaimana rasa takut itu bisa muncul ? Tentu saja rasa itu muncul  sesudah mengenal-Nya, mengenal keperkasaan-Nya, mengenal kepedihan siksa-Nya. Jadi ilmu itu tidak lain adalah ma’rifat kepada Allah. Dengan mengenal Allah, akan muncul integritas pribadi (al-‘adalat wa al-amanat) pada diri seseorang, yang biasa pula diistilahkan sebagai taqwa. Dari sini, dua kriteria pemimpin diatas bisa pula dibahasakan sebagai al-‘adalat wa al-amanat (integritas pribadi) dan al-quwwat.

Selanjutnya, bagaimanakah kriteria para penguasa yang digambarkan oleh Allah dalam Al-Qur’an. Dalam hal ini kita akan mengamati sosok Raja Thalut (QS. Al-Baqarah: 247), Nabi Yusuf (QS. Yusuf: 22), Nabi Dawud dan Sulaiman (Al-Anbiya’: 79, QS Al-Naml: 15).

Raja Thalut: “Sesungguhnya Allah telah memilihnya (Thalut) atas kalian dan telah mengkaruniakan kepadanya kelebihan ilmu dan fisik (basthat fi al-‘ilm wa al-jism)” (QS. Al-Baqarah: 247).

Nabi Yusuf: “Dan ketika dia (Yusuf) telah dewasa, Kami memberikan kepadanya hukm dan ‘ilm” (QS. Yusuf: 22).

Nabi Dawud dan Sulaiman: “Maka Kami telah memberikan pemahaman tentang hukum (yang lebih tepat) kepada Sulaiman. Dan kepada keduanya (Dawud dan Sulaiman) telah Kami berikan hukm dan ‘ilm” (QS. Al-Anbiya’: 79).

“Dan sungguh Kami telah memberikan ‘ilm kepada Dawud dan Sulaiman” (Al-Naml: 15).

Thalut merupakan seorang raja yang shalih. Allah telah memberikan kepadanya kelebihan ilmu dan fisik. Kelebihan ilmu disini merupakan kriteria pertama (al-‘ilm), sementara kelebihan fisik merupakan kriteria kedua (al-quwwat). Al-quwwat disini berwujud kekuatan fisik karena wujud itulah yang paling dibutuhkan saat itu, karena latar yang ada adalah latar perang.

Yusuf, Dawud, dan Sulaiman merupakan para penguasa yang juga nabi. Masing-masing dari mereka telah dianugerahi hukm dan ‘ilm. Dari sini kita memahami bahwa bekal mereka ialah kedua hal tersebut. Apakah hukm dan ‘ilm itu ?

Hukm berarti jelas dalam melihat yang samar-samar dan bisa melihat segala sesuatu sampai kepada hakikatnya, sehingga bisa memutuskan untuk meletakkan segala sesuatu pada tempatnya (porsinya). Atas dasar ini, secara sederhana hukm biasa diartikan sebagai pemutusan perkara (pengadilan, al-qadha’). Adanya hukm pada diri Dawud, Sulaiman, dan Yusuf merupakan kriteria al-quwwat, yang berarti bahwa mereka memiliki kepiawaian dalam memutuskan perkara (perselisihan) secara cemerlang. Al-quwwat pada diri mereka berwujud dalam bentuk ini karena pada saat itu aspek inilah yang sangat dibutuhkan. Disamping al-hukm sebagai kriteria kedua (al-quwwat), ketiga orang tersebut juga memiliki bekal al-‘ilm sebagai kriteria pertama (al-‘ilm). Jadi, lengkaplah sudah kriteria kepemimpinan pada diri mereka.

Pada dasarnya, kriteria-kriteria penguasa yang dikemukakan oleh para ulama bermuara pada dua kriteria asasi diatas. Meskipun demikian, sebagian ulama terkadang menambahkan beberapa kriteria (yang sepintas lalu berbeda atau jauh dari dua kriteria asasi diatas), dengan argumentasi mereka masing-masing. Namun, jika kita berusaha memahami hakikat dari kriteria-kriteria tambahan tersebut, niscaya kita dapati bahwa semua itu pun tetap bermuara pada dua kriteria asasi diatas. Wallahu a’lamu bish shawaab.

Sumber: http://menaraislam.com/content/blogsection/16/40/

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: